SBY Siapkan Opsi Lain UU Pilkada

 

SBY Siapkan Opsi Lain UU Pilkada

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  menyiapkan opsi lain dibalik kemelut UU Pilkada saat ini.  Penegasan ini disampaikan SBY  pada jumpa pers yang digelar di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (30/9/2014). “Plan B inilah yang kami matangkan. Tinggal hari ini dan akan kami matangkan besok. Kepentingan kami tiada lain adalah untuk demokrasi kita untuk rakyat kita,” kata SBY.

 Sejak Undang-Undang (UU) Pilkada resmi diundangkan, SBY mengatakan bersama menterinya mencari cara dan upaya agar pasal 20 yang mengembalikan mandat pemilihan kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak terjadi. Namun sebagai presiden yang taat hukum, kata SBY, tidak dimungkinkan dirinya menolak dengan tidak menandatangani naskah legislasi tersebut.

Presiden menambahkan posisi pemerintah dalam hal UU Pilkada adalah mendukung pemilihan langsung, namun dengan sejumlah perbaikan. “Kesimpulannya tidak ada jalan bagi presiden untuk tidak bersetuju atas apa yang dihasilkan dari paripurna DPR yang lalu,” kata SBY.

Oleh karena itu, plan B sebagai opsi alternatif, kata SBY, sedang dimatangkan dalam satu hingga dua hari ini. Pertemuan Presiden SBY dengan Ketua MK yang sedianya hari ini juga batal dilakukan setelah presiden melakukan komunikasi jarak jauh sebanyak dua kali dengan Hamdan Zoelva.

Saat memberikan keterangan pers pagi ini, SBY didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum, dan HAM Amir Syamsuddin, serta Jaksa Agung Basrief Arief.

Ditempat yang sama,  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan sejak awal pemerintah tidak pernah mendukung pilkada tidak langsung. Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang awalnya hanya mengajukan pemilihan gubernur secara langsung, namun tidak untuk wali kota dan bupati. Tetapi dalam pembahasan selanjutnya, pemerintah meminta agar semua pilkada dilakukan secara langsung. “Kapan (pemerintah, Red) mendukung pilkada tidak langsung?” kata Gamawan Fauzi.

Pemerintah, kata dia, dalam prosesnya sepakat jika pemilihan kepala daerah dilakukan langsung. Itu pula yang menjadi sikap hingga rapat terakhir. “Jadi sebenarnya pemerintah setelah tapat itu sudah oke langsung-langsung, sudah berapa kali disampaikan dirjen otda (otonomi daerah, Red), setuju langsung. Makanya kita siapkan langsung itu,” kata Gamawan.

Saat rapat paripurna di DPR, Kamis (25/9) hingga Jumat (26/9) dini hari, mendagri menggambarkan pemerintah tidak lagi mempunyai porsi untuk menawar hasil pemungutan suara.“Enggak punya slot di situ (paripurna). Kita kan pidato terakhir saja,” kata mendagri. (bst/ram)