SBY Perintahkan Kominfo Blokir Situs ISIS

 

SBY Perintahkan Kominfo Blokir Situs ISIS

Presiden SBY menginstruksikan kepada Kementerian Kominfo untuk melakukan blokade atau blokir terhadap upaya-upaya penyebaran paham ISIS maupun IS melalui media sosial, atau yang lebih tajam yang selalu disiarkan melalui Youtube.

Sebelumnya, pemerintah secara resmi melarang masuk dan berkembangnya paham atau ideologi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang kemudian menjadi Islamic State (IS) di Indonesia.

Pemerintah menilai, paham negara Islam tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan azas kebhinekaan.

“Ini sudah diperintahkan untuk melakukan blokade terhadap siaran-siaran tersebut,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto, seperti dikutip laman resmi setkab, Selasa (5/8/2014).

Sementara itu, kepada  Kementerian Luar Negeri, menurut Menko Polhukam, Presiden SBY meminta  bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM, POLRI, BIN, dan BNPT untuk melakukanclearing house bagi Warga Negara Indonesia yang akan berpergian khususnya ke Timur Tengah, ke daerah konfik maupun ke Asia Selatan.

“Daerah-daerah ini biasanya tempat pijakan awal mereka untuk menuju ke tempat-tempat konflik tersebut,” papar Djoko.

Lebih lanjut Menko Polhukam Djoko Suyanto menambahkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan operasi keimigrasian bagi warga-warga negara yang tidak jelas status keimigrasiannya.

Pemerintah, kata Djoko Suyanto, khususnya POLRI,  BNPT, TNI melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap setiap tindakan-tindakan yang melanggar hukum, apakah itu tindakan-tindakan terorisme, maupun tindakan kejahatan yang lain.

Presiden mengingatkan meski masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, jangan mengecilkan arti 240 juta lebih masyarakat yang tidak setuju terhadap keberadaan paham ini.

”Jangan sampai hanya karena keberadaan simpati sekelompok kecil orang, kemudian menisbihkan perang dari 230 juta lebih umat Islam Indonesia yang moderat serta umat-umat dan kelompok-kelompok yang lain,” kata Djoko.

Menko Polhukam mengakan masyarakat untuk tidak begitu saja terpengaruh, jangan mudah terprovokasi dan jangan mudah untuk ikut pada bujukan-bujukan bergabung kepada paham Islamic State seperti ini.

“Kita sudah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki landasan Ideologi Pancasila,” tegas Djoko Suyanto.

Menurut Menko Polhukam, Presiden SBY mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kepedulian atas negara-negara Timur Tengah, dalam bentuk bantuan-bantuan kemanusiaa, jalur melalui dewan keamanan PBB, membangun solidaritas dengan Negara-negara muslim lainnya, untuk terus menyuarakan gencatan senjata. (wh)