Sampai 2019, Pembangunan Infrastruktur Dialokasikan Rp 5.519 Triliun

Pengusaha Desak Infrastruktur Diprioritaskan

Total anggaran yang dibutuhkan pembangunan infrastruktur nasional sepanjang 2015-2019 mencapai Rp 5.519 triliun. Jumlah ini termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan dari swasta.

Dari total tersebut khusus untuk infrastruktur PUPR ada Rp 2.222 triliun. Anggaran ini, Deputi Sarana Prasarana Bapenas Dedy S Priyatna adalah yang terbesar dari. “Jadi, prioritas semua tertuju ke PU-an. Meskipun ada ribut-ribut tol laut dan lain-lain, dari sisi anggaran ke PU-an adalah yang terbesar yang akan dibangun,” sebut Dedy.

Dalam alokasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk infrastruktur ini, kemampuan negara indikatif hanya Rp 1.300 triliun. Jika ditambah dengan cadangan, maka semuanya adalah Rp 1.400 triliun. Melihat kebutuhannya adalah Rp 2.200 triliun, maka ada selisih Rp 800 triliun antara kebutuhan dengan kemampuan pemerintah.

Dedy berharap, ada penambahan kemampuan pemerintah. Kalau tidak, kekurangan anggaran infrastruktur tersebut harus ditanggung swasta, BUMN, bahkan daerah. “Dengan anggaran yang begitu besar itu, akan ada tantangan dalam pembangunan infrastruktur ke PU-an,” ucap dia.

Sementara itu, anggaran indikatif yang sudah diberikan untuk kementerian lembaga jumlahnya saat ini Rp 170,3 triliun, sementara kebutuhan Rp 291 triliun. Artinya, masih ada kekurangan Rp 121 triliun. (kmp)