Sambut New Normal, Penjelasan Protokol Kesehatan Harus Detail

Sambut New Normal, Penjelasan Protokol Kesehatan Harus Detail

Aris Utama (PT. Bumi Manara Internusa), Philips Pangestu (Ketua Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GPFI Jatim), Nur Cahyudi (Ketua Umum Forkas Jatim) dan Kresnayana Yahya. foto: arya wiraraja/enciety.co

Kebijakan yang dirumuskan pemerintah harus sesuai kebutuhan masyarakat menghadapi pandemi Covid19 dan menyambut New Normal.

Pemerintah harus menjelaskan secara detail protokol kesehatan yang diberlakukan agar masyarakat dapat memahami dan melakukan dengan baik.

Hal ini disampaikan Kresnayana Yahya, Chairperson Enciety Business Consult, dalam acara Perspective Dialogue Radio Suara Surabaya, Jumat (29/5/2020).

“Kita ini punya tujuan sehingga kebijakan itu dibuat. Namun, kita sering lupa, menjelaskan untuk cara-cara tersebut dilakukan. Ini yang seringkali membuat masyarakat tidak menerima kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Banyak yang tidak menurut karena tidak tahu untuk apa kebijakan itu dibuat. Namun, kami percaya, jika kebijakan ini dijelaskan dasar dan alasannya dibuat dan diberlakukan, masyarakat bakal menerima,” ujar Bapak Statistika Indonesia itu.

Kresnayana mengatakan, untuk memberlakukan New Normal di Indonesia, ada dua hal yang harus dipahami masyarakat. Pertama, sosialisasi dan mengungkap sumber-sumber penularan pandemi Covid19 dengan detail.

“Tahapan sosialisasi ini diharapkan dapat membuat masyarakat makin sadar dengan kenyataan yang saat ini sedang dihadapi. Diharapkan masyarakat ini dapat cepat sadar, jika protokol kesehatan ini sangat penting,” ujarnya.

Kedua, sambung Kresnayana, memperpendek masa sosialisasi dengan mengajak masyarakat untuk menerima dan mempraktikkan protokol-protokol kesehatan. Jika masyarakat telah sadar, mau mempraktikkan protokol-protokol kesehatan dan dapat menjalankan pola hidup sehat, maka New Normal ini dapat segera diberlakukan.

“Artinya begini, sejak bulan Februari, seluruh dunia sudah mulai bersiap menghadapi pandemi Covid19 ini. Lalu, saat ini sudah ada program Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang telah berlangsung 3 tahap. Dari beberapa tahapan ini, masyarakat hendaknya bisa sadar dan menerima, jika ada sesuatu hal yang berubah dari pola hidup kita ini,” cetusnya.

Saat ini, masyarakat telah memasuki masa transisi menyambut New Normal. Dalam masa transisi ini butuh keteladanan bagi masyarakat. Untuk menegakkan hal-hal baru tersebut, menurut Kresnayana masyarakat perlu sanksi.

“Sanksi boleh dipakai, namun jangan sampai dikonotasikan sebagai hukuman. Sanksi ini bisa diberikan dalam bentuk edukasi. Contohnya, menyediakan tempat-tempat edukasi dibeberapa Cek Poin PSBB. Kalau ada yang melanggar, disuruh duduk, lalu diputerkan film edukasi yang berhubungan dengan pandemi Covid19. Nah, dengan cara begini, saya yakin masyarakat ini akan mengerti, memahami dan melaksanakan pengaturan serta kebijakan dari pemerintah,” urainya. (wh)