Rusia Negara Paling Banyak Proteksi

Rusia Negara Paling Banyak Proteksi

Rusia ditetapkan negara paling banyak menelurkan kebijakan proteksionis dibandingkan negara-negara lain pada tahun 2013, berdasarkan data lembaga pemantau perdagangan independen, Global Trade Alert (GTA).

Rusia menyumbang 20 persen kebijakan proteksionis seluruh negara di dunia, dengan sejumlah langkah seperti pemotongan kuota tenaga kerja asing serta bantuan negara terhadap industri mineral langka, pertanian dan pesawat terbang.

Dengan 78 kali aturan pembatasan, Rusia berarti menelurkan kebijakan yang setara dengan sepertiga jumlah kebijakan proteksionis negara-negara G20.

Rusia, Belarusia dan Kazakhstan menghubungkan kebijakan perdagangan mereka dalam blok dagang baru yang menyumbang 33 persen kebijakan proteksionis dunia dalam setahun, tulis GTA.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, masih berupaya meyakinkan Ukraina agar bergabung dengan blok dagang itu, meskipun pilihan Presiden Ukraina, Viktor Yanukovich, untuk merapat dengan Moskow ketimbang bergabung dengan Uni Eropa mendapat tentangan luas di negaranya.

Profesor dari Institut Ekonomi Internasional Swiss yang menjadi koordinator GTA, Simon Evenett, mengatakan, kebijakan penyatuan cukai yang digagas Rusia setara dengan 15 kali kebijakan proteksionisme China, walaupun ketiga negara itu hanya memiliki seperdelapan populasi China.

“Restrukturisasi kebijakan ekonomi Rusia tak lebih dari gabungan kebijakan proteksionisme agresif dan subsidi, dengan hal itu maka Rusia tidak dapat dijadikan model bagi upaya proses penerimaan WTO,” kata Evenett.

Rusia bergabung ke WTO pada Agustus 2012, sementara Kazakhstan masih dalam tahap negosiasi untuk menjadi anggota blok perdagangan bebas itu. Belarus juga masih bernosiasi, namun masih di tahapan awal.

Meskipun WTO memantau proteksionisme, GTA menjaring lebih banyak kebijakan yang tidak tercakup dalam aturan WTO, yang ditetapkan dua dekade lalu dan tidak mencakup berbagai bentuk proteksionisme baru.

Perdagangan global tumbuh hampir stagnan selama krisis yang bermulap pada 2008.

Pascal Lamy, yang mundur dari pimpinan WTO pada akhir Agustus lalu, mengatakan bahwa pemerintah dunia mulai cenderung menerapkan proteksionisme karena mereka gagal mencapai pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan yang lain.

“Sepertinya tahun 2013 mengonfirmasi bentuk proteksionisme baru yang muncul pada 2012, tidak ada yang dapat menyembunyikan fakta bahwa sedikit sekali pembatasan yang ada dalam sistem,” kata Evenett.

Data GTA itu juga menunjukkan bahwa Brazil, India, Jepang dan Uni Eropa menyumbang seperempat kebijakan proteksionisme di dunia. (ant/bh)