Rugi Miliaran, Otoritas Pelabuhan Lapor Dirjen Perhubungan

Rugi Miliaran, Otoritas Pelabuhan Lapor Dirjen Perhubungan

Sedikitnya uang ratusan juta rupiah tertahan di Pelabuhan Kalimas buntut dari sehari mogok beroperasi yang dilakukan pengusaha pelayaran. Mogok sehari ini bentuk protes kepada pemerintah yang tidak memiliki coast guard atau penjaga pantai yang memberi jaminan keamanan di laut.

Tertahannya miliaran rupiah itu berasal dari biaya sewa kapal senilai USD 500 per hari per kapal. Sementara jumlah kapal yang tidak beroperasi di Kalimas, Senin (16/12/2013), sebanyak 70 unit. Dengan demikian, kerugian akibat stop operasi di Kalimas ditaksir mencapai Rp 420.000.000.

Biaya itu dihitung dengan kurs USD 1 sama dengan Rp 12.000. Kerugian itu belum termasuk komoditi yang dimuat dan biaya jasa terminal. Pihak shipping line mengklaim kemungkinan kerugian mencapai Rp 1 miliar.

Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak langsung merespons aksi tersebut. Kedua institusi yang memiliki wewenang itu berjanji menampung aspirasi untuk diteruskan kepada Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

“Setelah ini (demo) akan kita koordinasikan dengan semua pihak agar tidak ada saling curiga,” kata Nyoman Gede Syahputra, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak.

Dia mengakui masalah ini bukan wewenang dari Otoritas Pelabuhan maupun Kantor Kesyahbandaran Utama. Tetapi pihaknya akan berkoordinasi antara DPC INSA selaku pemohon, dan Kantor Kesyahbandaran Utama.

Hal senada disampaikan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Chris Wanda. Dia menyatakan masing-masing insitusi memiliki wewenang dan tugas masing-masing.

“Masalah kepelabuhan adalah wewenang Otoritas Pelabuhan, sedangkan masalah keselamatan transportasi adalah wewenang kamil. Saya hanya meminta agar ada penyelesaian,” tegas pria kelahiran Papua itu.

Chris juga meminta anggota DPC INSA Surabaya, menyampaikan aspirasi secara tertulis. Hal ini bisa dijadikan acuan untuk laporan ke Dirjen Perhubungan Lauat bila sewaktu-waktu ada permasalahan. Hal ini penting agar komunikasi antara pemerintah pengguna jasa.

“Sejak saya duduk disini belum sekalipun saya diajaka bicara permasalahan. Kecuali pada saat rapat resmi, baru disampaikan oleh rekan-rekan INSA. Sementara rekan INSA tidak ada yang berinisiatif datang melapor tentang keluhan,” jabarnya.(wh)