RPJMD Jatim Jangan Hanya Kejar Target

RPJMD Jatim Jangan Hanya Kejar Target

 

 

Sepuluh fraksi di DPRD Jatim meminta agar Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai visi dan misi gubernur Jatim, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat miskin. Fraksi-fraksi di DPRD juga meminta kembali mengevaluasi mekanisme pembahasan RPJMD.

 

Juru bicara FPDIP S Tarida H Hutabarat saat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (10/3/2014) mengatakan, Fraksi PDIP bersyukur akhirnya RPJMD diagendakan dan dijadikan Peraturan Daerah (perda). Namun pembahasan RPJMD ini mengutamakan kualitas, yaitu mensejahterahkan rakyat miskin, tidak hanya sekadar mengejar target waktu saja.

 

“Dalam pembahasan ini harus benar melibatkan semua stakeholder dan melalui pencermatan yang mendalam, yaitu jumlah indikator, target indikator apakah benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat miskin,” tegasnya.

 

Selanjutnya, yaitu indikator tingkat kemiskinan lebih ditekan dimana pada 2013 presentase penduduk miskin Jatim sebesar 12,55 persen. Maka itu angka kemiskinan pada 2019 bisa mencapai angka 7,23 persen.

 

“Jadi ke depannya pihak pemprov harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin,” paparnya.

 

Juru bicara Fraksi PKS Jatim Arif Hari Setiawan mengatakan mengucapkan terima kasih kepada saudara gubernur yang telah menyampaikan nota penjelasan RPJMD, karena RPJMD Provinsi Jatim 2014-2019 ini memiliki nilai strategis untuk kepentingan pembangunan masyarakat Jatim baik internal maupun ekternal di Jatim.

 

“Oleh karena itu pembahasan RPJMD Jatim ini harus dibahas secara matang, komprehensif dan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Jatim, sehingga hasil RPJMD dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

 

Ranwal-RPJMD-Jatim

 

Lebih lanjut, ungkap dia, agar RPJMD berjalan sempurna ke depannya, pihaknya meminta ada beberapa catatan yang harus diperhatikan sebelum menjadi perda, yaitu mekanisme penyusunan perda RPJMD berdasarkan UU No 32 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 54 tahun 2010 tentang penyusunan dokumen RPJMD melalui enam tahapan.

 

Pertama, persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal (konsep) bersama DPRD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan proses penetapan perda RPJMD bersama dewan.

 

Dan khusus pembuatan konsep tersebut dewan dikasih waktu selama dua minggu. “Seharusnya sebelum dibuat RPJMD Gubernur Jatim, dan pansus melakukan konsultasi kepada mendagri, sehingga kami masih memiliki pertanyaan, dan apabila menyampaikan nota penjelasan juga harus disertai dengan lampiran dari mendagri,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, agenda RPJMD ini merupakan kelanjutan proses pembangunan yang tidak dapat dipisahkan dengan proses pembangunan pada periode sebelumnya. “Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu prinsip dasar pembangunan suatu wilayah, oleh karena itu diperlukan suatu bentuk evaluasi yang komprehensif dari setiap tahapan-tahapan pembangunan,” ujarnya seperti dilansir kominfo.jatimprov.go.id.

 

Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf berharap agar semua fraksi di DPRD dapat duduk bersama dan menyetujui raperda RPJMD menjadi Perda. Terkait dengan adanya protes dari beberapa fraksi terkait dengan mekanisme RPJMD ia mengatakan proses perbedaan pendapat dalam pembahasan RPJMD ini merupakan hal yang biasa yang harus dilewati.

 

“Perbedaan pendapat dalam pembahasan Raperd RPJMD ini merupakan dinamika proses politik untuk menuju dan menghasilkan RPJMD yang berkualitas bagi kesejahteraan masyarakat di Jatim,” ujarnya. (wh)