RPJMD Jatim Disetujui Mendagri dengan Catatan

RPJMD Jatim Disetujui Mendagri

 

Dirjen Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) akhirnya menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim 2014-2019 yang diusulkan Gubernur Jatim.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Pansus RPJMD M Moechtar, Jumat (14/3/2014). Kata dia, sesuai hasil konsultasi dengan tim Mendagri bersama pansus yang diwakili tiga orang masing-masing dirinya, Sholeh Hayat, dan Sugiono bersama Bappeprov Jatim di Jakarta Kamis (13/3/2014), disimpulkan jika dokumen RPJMD Jatim tidak ada masalah.

“Selanjutnya Mendagri segera menandatangani persetujuan untuk langsung dikirim ke Jakarta sebagai bahan pertimbangan pansus membuat persetujuan,” ujar Moechtar.

Dijelaskan Moechtar, Mendagri menilai RPJMD Jatim tak ada masalah. Ini setelah kementerian mendengarkan semua paparan dari Pansus Raperda RPJMD, serta memberikan penilaian jika RPJMD memenuhi syarat. “Meski ada sedikit item yang menjadi catatan untuk dilakukan perbaikan,” tegasnya seperti dilaporkan kominfojatim.

Terkait tahapan selama tujuh hari kerja yang dibutuhkan Mendagri untuk melakukan penilaian, menurut Moechtar, jika waktu tujuh hari kerja adalah batas maksimal. Selain itu, kondisi yang ada tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian yang lama karena mendekati pileg, pilpres dan semakin dekatnya dengan pembahasan APBD 2015 akhirnya diambil waktu yang singkat.

Selanjutnya, setelah surat persetujuan dari Depdagri disetujui, maka dipastikan pada Senin (17/3/2014) sudah dapat dilaksanakan jawaban Gubernur atas Pandangan Umum (PU) fraksi. Dan diharapkan pada 27 Maret 2014, Raperda RPJMD sudah disahkan.

Anggota Pansus Raperda RPJMD Sholeh Hayat mengatakan, dalam konsultasi tersebut, pansus langsung ditemui oleh Dirjen Bangda Mendagri Hasiholan Pasaribu. Dengan didampingi tiga pejabat pendamping bahwa rancangan RPJMD Jatim sudah dikaji dan dibahas sejak masa akhir jabatan Gubernur Jatim, Soekarwo, Februari 2014.

Karena proses tahapan itu sudah sesuai dengan Permendagri nomor 54/2010, maka Depdagri dapat memberikan persetujuan untuk dilanjutkan pembahasan. Persetujuan ini diberikan setelah dilakukan dengan pendapat dengan enam lembaga yang terkait.

“Yang jelas dalam hasil konsultasi disebutkan jika RPJMD Jatim sudah layak disetujui dengan beberapa tambahan muatan dan koreksi perbaikan,” ujarnya.(wh)