Rp 10 T Pendapatan Industri Musik Indonesia Menguap Tiap Tahun

Rp 10 T Pendapatan Industri Musik Indonesia Menguap Tiap Tahun

 

Potensi kebocoran pendapatan industri musik Tanah Air saat ini diperkirakan mencapai sekitar Rp5,2 triliun akibat maraknya pembajakan hak cipta, diharapkan dapat lebih diminimalisir seiring dengan revisi UU Hak Cipta No 19/2012.

Tantowi Yahya, Ketua Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Penata Musik Rekaman RI (PAPPRI) mengatakan, industri distribusi musik Tanah Air bagaikan mati suri. Bukan karena lemahnya daya beli masyarakat, tetapi akibat merajalelanya pembajakan, baik secara fisik maupun digital sehingga banyak bisnis distribusi musik terpaksa gulung tikar.

“Pembajakan terhadap hak cipta tersebut masih sulit diberantas karena belum ada payung hukum yang mengaturnya secara tegas,” ujarnya.

Tantowi perkirakan, seharusnya dapat dikantongi oleh para pelaku industri musik nasional, dapat mencapai sekitar Rp10 triliun per tahun, dengan kontribusi pajak Rp1 triliun.

Namun nyatanya, berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), kontribusi sektor musik terhadap PDB pada 2013 hanya Rp4,8 triliun. Artinya, terdapat gap hingga Rp5,2 triliun dari potensi tersebut sehingga ikut mengurangi pendapatan terhadap negara.

“Harapan kami, melalui revisi UU Hak Cipta, bisa mengantongi pendapatan setidaknya Rp7 triliun hingga Rp8 triliun dari potensi Rp10 triliun per tahun. Kebocoran akan tetap ada, tetapi tidak semasif saat ini karena ada payung hukum yang memproteksi,” ucapnya

Tidak hanya mengatur pembajakan secara fisik, UU tersebut juga akan memasukan pasal yang secara khusus mengatur hak cipta dari sisi digital karena banyak dibajak secara illegal.

“RUU Hak Cipta amandemen ini bersifat visioner dan futuristik sehingga pembajakan secara digital pun akan dimasukan yang dalam UU lama tidak diatur secara konkret,” tuturnya.

Di dalam RUU, juga mengatur sistem pengumpulan royalti atau imbalan hak cipta atas hasil karya para musisi secara komersil, baik oleh stasiun radio, televisi, maupun tempat karaoke.

Tantowi yang juga merupakan Anggota Pansus RUU Hak Cipta mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen segera merampungkan payung hukum tersebut. Dengan demikian, aparat penegak hukum dan para pejabat di lingkungan terkait, dapat segera menindaklanjuti dan memberantas kaset, VCD, serta DVD bajakan yang beredar di masyarakat. (bns/bh)