Risma Yakin Tak Ada Praktik Pungli di Pemkot Surabaya

Risma Yakin Tak Ada Praktik Pungli di Pemkot Surabaya

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini

Pembentukan Unit Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di lingkungan Kota Surabaya pada 9 Juli lalu, diakui Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai kebijakan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016.

“Saya yakin dan tahu sendiri jika di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah tidak ada lagi praktek pungutan liar (pungli). Kan memang disuruh bentuk, nanti kalau tidak malah salah,” tegas Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di ruang kerjanya di Balai Kota lantai II, Rabu (1/2/2017).

Keyakinan tersebut karena selama ini seluruh proses perizinan dan dokumen kependudukan sudah menggunakan sistem Teknologi Informasi (IT). Dan penggunaan sistem IT dilakukan hingga tingkat kelurahan.

“Di kelurahan sudah pakai online, termasuk pembuatan akte waris,” terusnya.

Dengan penggunaan sistem IT, menurut Risma, akan memperkecil pertemuan antara petugas dengan orang yang mengajukan perizinan. Bahkan, Risma juga mengakui jika dirinya bisa memantau seluruh proses perizinan yang berjalan, terutama di Unit Pelayanan terpadu Satu Atap (UPTSA) melalui kamera yang dipasang di tempat tersebut.

“Kita evaluasinya pakai nomor, misal di meja nomor 1, terima berkas berapa dan sebagainya. Bisa terkontrol,” ujarnya.