Risma Tak Ikut Koalisi Kepala Daerah Tolak UU Pilkada

Risma Tak Ikut Koalisi Kepala Daerah Tolak UU Pilkada
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharino menghadiri acara Hari Anak Nasional di Surabaya, Jumat (26/9/2014).

Meski sebagian kepala daerah se-Indonesia telah bersepakat untuk menggugat disahkannya UU Pilkada, namun tidak bagi Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang justru tidak ingin meninggalkan pekerjaannya membenahi Kota Surabaya yang menumpuk.

“RUU Pilkada apa? Saya nggak tahu,” cetusnya saat menanggapi pertanyaan wartawan seusai menghadiri peringatan Hari Anak Nasional di Hotel Empire Palace, Surabaya, Jumat (26/9/2014).

Risma menegaskan, pihaknya tidak memikirkan akan mencalonkan kembali menjadi wali kota. Mantan atlet lari itu menyerahkan semua keputusan kepada Tuhan yang Maha Esa.

“Aku nggak tahu. Dulu juga nggak pernah memikirkan menjadi wali kota Surabaya, ya bergulir saja. Nanti serahkan ke tuhan saya nggak mau ngomong soal itu. Lawong saya gak kepikiran, dan jadi wali kota itu tanggung jawabnya berat sekali, bukan hanya di dunia tok, loh,” terangnya.

Sementara itu, ditanya soal pendapatnya dengan disahkannya UU Pilkada, Risma mengaku tidak tahu. “Tanggapannya, saya nggak tahu. Ini terkait RUU Pilkada yang ditanya kok ke saya?” tuturnya.

Risma juga tidak mengetahui akan lebih baik atau justru tidak setelah RUU Pikada dikembalikan ke setiap DPRD masing-masing daerah.

“Saya nggak tahu enak yang mana. Yang jelas kalau aku pribadi, saya harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Saya gak ngomong suka atau tidak. Itu kan sudah keputusan. Karena sekali lagi, aku dulu tidak mencalonkan ternyata semua itu bergulir bergitu saja,” bebernya.

Wali Kota yang akan habis masa jabatannya pada pertengahan 2015 mendatang itu, juga tidak berharap akan menjadi wali kota untuk kedua kalinya. Ini karena menurut Risma beban dan tanggung jawab menjadi wali kota sangat berat.

“Dulu, saya nggak berharap menang tapi dikasih menang. Ya, nanti kita lihat saja. saya nggak ngerti juga. Masalah di Surabaya juga banyak sekali. Saya harus menyelesaikan secepatnya,” ujarnya.

Sementara itu, ditanya perihal koalisi yang dibangun sejumlah kepala daerah untuk menggugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK), Risma mangaku belum pernah ada komunikasi dengan motor penggerak koalisi kepala daerah, Ridwan Kamil.

“Komunikasi opo? Komunikasi politik iku aku ora ngerti rek rek (Komunikasi apa? Komunikasi politik itu saya tidak mengerti). Tidak ada undangan dari Pak Ridwan. Saya kemarin ke Jakarta, tapi hanya jadi pembicara sebuah acara. Dan sementara ini belum ada komunikasi,” ungkapnya.

Meski demikian jika nanti Ridwan Kamil memintanya untuk mendukung koalisi ke MK, Risma tetap membuka peluang. “Kita lihat saja nanti, kalau tidak menggangu warga Kota Surabaya,” katanya. (wh)