Risma Sesalkan Maraknya Pungutan di SMA

Risma Sesalkan Maraknya Pungutan di SMA

Ilustrasi siswa SMA di Surabaya. foto:sandhi nurhartanto/enciety.co

Tarikan sekolah di tingkat atas atau SMA di kota Surabaya mulai marak seiring program pendidikan diambil alih wewenangnya oleh Pemprov Jawa Timur dari Pemkot Surabaya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan dirinya sudah mengira jika ada tarikan di sekolah-sekolah tingkat atas berdasarkan amanah UU 23 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendidikan jenjang SMA/SMK kewenangan sekaligus pengelolaannya diserahkan provinsi dari kabupaten/kota.

“Makanya saya ngotot itu agar SMA tetap gratis. Kejadian itu sama terjadi seperti beberapa tahun lalu, sebelum saya ambil policy kita penuhi seluruhnya, ya begitu kejadiannya, ya begitu. tarikan tarikan itu,” kata Risma kepada wartawan di Balai Pemuda, Rabu (25/1/2017).

Ia menceritakan, saat itu dirinya menjabat sebagai kepala Bappeko melakukan penyamaran untuk mengetahui tarikan yang diberlakukan oleh pihak sekolah usai menerima laporan dari bapak yang usahanya bangkrut dan memiliki 3 anak yang masih sekolah.

“Anaknya ada yang sekolah di SMA dan narik uang sebesar Rp 900 ribu dengan rincian Rp 450 ribu untuk bayar les selama 9 bulan (Rp 50 Ribu/bulan) dan Rp 450 Ribu untuk rekreasi. Aku masih ingat kemudian aku ngomong anak ini tidak usah ikut rekreasi, siapa tahu dia lulus lalu jadi mendiknas kemudian dia bisa pergi sendiri, aku ngomong gitu,” kata Risma.

Guru yang didatangi tersebut kemudian mengatakan jika tidak hanya anak satu anak yang membayar tetapi banyak hingga mencapai total Rp 4 juta lebih tunggakan membayarnya.