Risma Respons Positif Kebijakan Menteri Susi

Risma Respons Positif Kebijakan Menteri Susi
Nelayan di kawasan pesisir timur Surabaya berhenti melaut lantaran cuaca ekstrim yang melanda Surabaya, beberapa waktu lalu.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini merespon positif adanya Peraturan Menteri (Permen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nomor: 677/7/1/2015 tentang pembebasan pungutan hasil perikanan (PHP) bagi kapal perikanan dengan ukuran 10 gross tonnage (GT) ke bawah dan penghentian alat tangkap ikan yang merusak ikan.

Menurut Risma, langkah Menteri KKP Susi Pudjiastuti untuk tidak mengambil pungutan kepada perahu nelayan dianggap keputusan bagus. Hal ini sudah diterapkan oleh Risma sejak dulu. Artinya, di Surabaya sendiri tidak ada pungutan bagi nelayan yang mengambil ikan di kawasan perairan Surabaya.

“Iya memang aku tidak pernah melakukan pungutan. Jadi selama ini di Surabaya nggak ada itu. Termasuk alat tangkap yang membahayakan ekosistem laut juga tidak ada,” katanya saat ditemui wartawan di Mapolda Jawa Timur, Selasa (20/1/2015).

Kata Risma selama ini para nelayan di Surabaya kapasitasnya pencariannya masih kecil. Ini karena tidak adanya perahu yang lebih besar di kawasan pesisir Surabaya. Akibatnya para nelayan hanya mencari ikan sekedarnya untuk bertahan hidup dengan perahu pagi. “Iya memang perahu kita kecil-kecil, jadi mereka berangkat pagi lalu sore pulang,” jelasnya.

Untuk itu, Risma berharap Permen ini diupayakan dapat meningkatkan kesehjateraan nelayan dan hasil perairan laut. Untuk mendukung hal itu, KKP juga mengimbau agar para Wali Kota dan Gubernur untuk meneruskan Permen tersebut dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) di masing-masing wilayah.

Dalam Perda tersebut Menteri Susi menginstruksikan untuk membekukan izin menangkap ikan bagi kapal yang terbukti menggunakan alat penangkap yang merusak lingkungan seperti pukat harimau dan pukat cincin. Lalu melakukan inventarisasi dan pendataan ulang bagi semua kapal di masing-masing daerah.

“Kita belum akan kesana (membuat Perda) karena nelayan kita memang masih kecil dan perahunya juga tidak besar. Jadi tidak ada Perda, karena alat-alat tangkap ikan kita tidak bahaya,” bebernya.

Dalam permen yang ditandatangani oleh Menteri KKP, susi Pudjiastuti tersebut menginstruksikan setiap daerah di kawasan pesisir untuk melakukan konservasi laut dan membentuk Perda. Apabila hal tersebut telah dilakukan dan dilaporkan ke KKP, Susi menjanjikan bahwa daerah tersebut akan menjadi prioritas pembangunan dari KKP. (wh)