Risma Nilai Pengangkatan Kadishub Salahi Aturan

Risma Nilai Pengangkatan Kadishub Salahi Aturan
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat memberikan keterngan kepada wartawan di DPRD Surabaya, Jumat (6/2/2015).

Dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya Eddi sebagai pejabat penting di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memicu polemik. Ini karena selama ini Eddi tidak pernah melaporkan ke Wali Kota Surabaya bahwa dirinya saat ini mempunyai jabatan baru di Kemenhub.

Ditegaskan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bahwa pengangkatan Kadishub Eddi sebagai Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Dirjen Perhubungan Darat di Kemenhub telah melanggar aturan. Ini karena Eddi saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dishub Surabaya dan belum melaporkan soal jabatan baru yang diberikan Menteri Ignasius Jonan tersebut.

“Aku tidak tahu itu. Belum dapat suratnya (pemberitahuan) dari Kemenhub. Padahal dia kemarin minta izin daftar aja, kalau dilantik saya tidak tahu. Berarti ini salah, ada administrasi yang salah berarti,” tegasnya saat ditemui seusai mengikuti paripurna di DPRD Surabaya, Jumat (6/2/2015).

Dijelaskan Risma, Eddi saat ini masih berstatus sebagai Kepala Dishub Surabaya. Bahkan pada waktu itu, Risma memberinya izin ke Jakarta lantaran Eddi sedang menjalani tes saja. Bukan meminta izin dilantik sebagai Direktur LLAJ Kemenhub.

“Karena kemarin persetujuanku itu dia minta izin untuk tes. Tapi kalau dilantik ndaak tahu aku. Memang proses pelimpahan dari daerah ke pusat itu hal wajar. sekarang modelnya gitu. Berarti dia salah aturan itu. Nggak boleh doble jabatan,” jlentrehnya.

Untuk itu, Risma mengaku akan meminta penjelasan ke Menteri Ignasius Jonan dan memberi penjelasan terkait status jabatan Eddi yang masih diembannya di Surabaya.

“Nanti saya akan sampaikan ke Pak Menhub. Nanti saya pastikan apa sudah dilantik apa belum. Soalnya sayanggak tahu dilantik apa belum,” bebernya.

Sementara ini, Wali Kota perempuan pertama di Surabaya itu akan me-review terkait sanksi yang akan dikenakan kepada Eddi. “Nanti lihat dulu sanksinya. Kayaknya melanggar peraturan itu kalau jabatannya dobel,” imbuhnya. (wh)