Risma Minta Kejari Surabaya Buka Legal Opinion Pasar Turi

 

Risma Minta Kejari Surabaya Buka Legal Opinion Pasar Turi

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menggenjot persiapan jelang pengambilalihan Pasar Turi pada 14 Oktober mendatang. Ia pun meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya membuka legal opinion Pasar Turi.

“Ya memang kita yang meminta Kejari Surabaya untuk membuka legal opinion Pasar Turi. Ini untuk mengambilalih Pasar Turi dari tangan PT Gala Bumiperkasa ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya,” terangnya kepada wartawan di Gedung Sawunggaling lantai 6 Surabaya, Rabu (1/10/2014).

Menurut Risma, langkah Pemkot ini ditempuh setelah melihat review dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Surabaya dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Kemudian hasil review tersebut menurutnya dibawa ke Kejari Surabaya untuk dilakukan legal opinion dan langkah-langkah hukum yang nantinya akan ditempuh Pemkot Surabaya.

“Nanti misalnya kita benar-benar putus kontrak dengan PT Gala Bumiperkasa, terus kita ambil-alih kepemilikan Pasar Turi nanti kalau mereka nggak terima bagaimana? Lah inilah yang menjadi konsentrasi kami untuk menentukan langkah hukum dan strategi pengambil-alihan nanti gimana,” bebernya.

Dia juga menjelaskan, langkah Pemkot untuk membuka legal opinion lantaran persoalan Pasar Turi dirasa berat. Terlebih terkait perjanjian kontrak Build Operate Transfer (BOT) yang dilakukan Pemerintahan masa mantan Wali Kota Surabaya, Bambang DH hingga 25 tahun baru bisa diambil-alih Pemkot Surabaya.

“Karena langkah ini, abot iki (berat ini). Karena seharusnya perjanjian awal Pemkot Surabaya dengan PT Gala Bumiperkasa itu 25 tahun baru serah terima,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya saat ini mengaku sedang mempelajari poin-poin perjanjian dan cara untuk menentukan langkah hukumnya. “Karena saya nggak tau proses kontrak dulu. Saya tahunya proses pelaksanaan,” jelasnya.

Risma juga mengaku kalau selama BOT dengan PT Gala Bumiperkasa, Pemkot Surabaya meminta kontribusi tetap dari pendapatan Pasar Turi. “Kenapa saat itu kita minta kontribusi tetap dari mereka? Karena ini investasi. Ini bukan kontrak biasa, tapi investasi. Jadi kita minta kontribusinya,” tambahnya.

Menambahkan, dikatakan Risma langkah hukum ini dilakukan juga untuk menghindari wanprestasi antara kedua belah pihak. “Sekarang kita juga minta kajian sisi teknis dari ITS. Ini untuk menghindari jika nantinya kalau Pasar Turi sudah ditempati pedagang tapi airnya tidak keluar,” jelasnya. (wh)