Risma Kawal Wali Murid Gugat UU Pendidikan ke MK

Risma Kawal Wali Murid Gugat UU Pendidikan ke MK
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerima pengakuan wali murid yang menolak pengambilalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK oleh pemerintah provinsi di Balai Kota, Jumat (11/3/2016). Foto: sandhi nurhartanto/enciety.co

Ratusan perwakilan wali murid SMA dan SMK se kota Pahlawan mendatangi Balai Kota Surabaya untuk menemui Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Kedatangan mereka untuk menyampaikan keluh kesah dan kekhawatiran mereka atas kebijakan pengambilalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK oleh pemerintah provinsi.

Dengan ditemani kuasa hukumnya, sekitar 40 perwakilan wali murid yang dipersilahkan masuk di ruang sidang wali kota bermaksud menyampaikan uneg-unegnya. Wali Kota Tri Rismaharini sendiri didampingi oleh Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya langsung menemui para perwakilan tersebut.

“Saya sudah buat surat ke Menkumham agar dapat menata lagi undang-undangnya karena disitu ada celah,” kata Tri Rismaharini kepada wartawan disela-sela pertemuan, Jumat (11/3/2016).

Disambung oleh Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini, selain pihaknya yang berusaha agar pendidikan gratis dapat dinikmati selama 12 tahun, masyarakat juga menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Rencananya saya jadi saksi di MK dalam UU pendidikan ini. Ada dua jalan berarti, yaitu saya di pemerintahan dan masyarakat di gugatan. Banyak sekolah swasta ndak masuk program akhirnya mereka bayar seragam saja ndak mampu terus bayar spp nya malah gimana. Nanti akan saya kelola agar bisa gratis,” lanjutnya.

Agus Santoso, salah satu orang tua siswa SMKN 7, menyebutkan dengan beberapa rekannya di SMKN 7 merasa terbantukan selama ini dengan berbagai kebijakan yang diampu oleh Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu, pria yang juga menjadi guru honorer K2 ini mempertanyakan nasibnya ketika kebijakan ini dipegang oleh Provinsi.

“Saya dan orang tua murid di SMKN 7 sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Surabaya. Kami bisa membagi penghasilan untuk tabungan masa depan putra-putri kami, serta tidak terbebani secara finansial,” kata Agus Santoso.

Tak hanya Agus Santoso yang merasakan hal serupa, Enny Ambarsari salah satu orang tua siswa di SMAN 5 menjelaskan di hadapan wali kota, bahwa ia tidak ingin anak-anaknya yang sejak sekolah dasar telah gemar dengan sekolah negeri harus mengalami downgrade.

“Anak saya sekarang sedang pertukaran pelajar di Amerika, di sana ia cukup menjadi perhatian. Ini terjadi atas pengetahuan dan motivasi yang diberikan guru-guru di SMAnya. Saya ingin apa yang dialami anak saya, dialami oleh adiknya yang masih berkolah di SMP dan juga seluruh anak-anak di kota Surabaya ini,” imbuh ibu dua anak ini sembari menahan haru.

Wali Kota Surabaya menjelaskan, bahwa Pemkot Surabaya sudah selama dua tahun memperjuangkan hal ini semenjak undang-undang ini keluar. Walikota tidak ingin, warga yang kurang mampu hanya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP karena terbatas biaya.

“Sejak keluar undang-undang, kami sudah berjuang di kementerian pendidikan, mensegneg dan mendagri. Perjuangan kami berbekal Peraturan Daerah (Perda) wajib belajar 12 tahun. Perda tersebut keluar atas berbagai resikonya, termasuk pembiayaan. Mungkin hadirin di sini ada yang tidak mempermasalahkan hal ini, namun ada orang tua yang juga tidak mampu, bahkan tidak mengeri atas apa yang terjadi. Sehingga karena dana terbatas, akhirnya tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun,” tegas Risma.

Mantan kepala Bapekko ini menambahkan, untuk meningkatkan kompetensi guru, Pemkot Surabaya memberangkatkan hampir 60 guru ke luar negeri. Ia juga berjanji, pertimbangan gaji guru K2 juga akan dijadikan titik berat saat berunding dengan kementerian. “Saya memohon kepada orang tua yang hadir, untuk saling berjuang bersama-sama. kalau perlu kita berdoa bersama di balai kota,” harapnya.

Tak hanya di ruang sidang, Tri Rismaharini juga menemui wali murid yang telah menunggu di pelataran taman surya. Ratusan wali murid yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga ini ingin tahu hasil pertemuan yang dilakukan sejak pagi tersebut.

Wali Kota Tri Rismaharini yang saat itu ditemani Wakil Wali Kota Wisnu Sakti Buana, menyambut hangat kehadiran ratusan wali murid tersebut. “Saya meminta hadirin yang datang di sini untuk menjadi saksi perjuangan. Semangat ini tidak putus karena mendapat dukungan dari warga. Kalau semua berjuang, saya yakin bisa tembus. Selain itu, tahun ini Pemkot juga melakukan peningkatan, yakni beasiswa bagi siswa berprestasi,” lanjutnya yang disusul dengan tepukan tangan dari para wali murid.

Sementara itu, kuasa hukum wali murid SMA/SMK, Edward Dewaruci menjelaskan, bahwa sebelumnya, dirinya dan lima perwakilan wali murid telah melakukan banding di Mahkamah Konsitusi pada tanggal 7 Maret kemarin.

“Untuk memenuhi pasal 15 UU 23 tahun 2014 apa bisa diterapkan, apabila pemohon menganggap penerapan itu bisa merugikan konstitusional karena mengambil alih kewenangan. Selain itu, apa jaminan yang sama bisa terima masyarakat nantinya?, karena masyarakat sudah merasakan pelayanan maksimal selama ini,” kata Edward Dewaruci. (wh)