Risma: Kami Justru yang Tak Bisa Masuk Dolly

 

Risma: Kami Justru yang Tak Bisa Masuk Dolly

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tak mau dituding melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terkait rencana penutupan lokalisasi Dolly. Sebaliknya, Risma mengatakan bahwa justru Pemerintah Kota Surabaya yang menjadi korban. Sebab, pihaknya tak bisa masuk ke dalam lokalisasi akibat dihalang-halangi.

“Mana yang kami melanggar HAM, wong kami justru yang tidak bisa masuk, iya kan,” kata Risma kepada wartawan, usai bertemu dengan tiga komisioner Komnas HAM di ruang sidang wali kota di Balai Kota Surabaya, Jumat (13/6/2014). Selama ini, pihaknya selalu dihalang-halangi ketika ada Pekerja Seks Komersial (PSK) atau mucikari yang ingin bertobat.

“Itu lho staf saya sampai naik motor untuk ngambil kenapa dihalang-halangi. Kami kan juga punya hak sama, kenapa dia menghalangi. Kalau itu tidak dihalangi semakin cepat kita menyelesaikan semakin baik,” ungkap Risma.

Dialog yang digelar bersama Komnas HAM itu, sambungnya, bertujuan agar Komnas HAM juga mendengarkan dari sisi yang lain. Serta bisa memahami kenapa pihaknya ingin segera menutup lokalisasi. Sebab, Risma tak ingin masalah kompleks di lokalisasi bisa segera diselesaikan.

“Kami hanya ingin Komnas HAM ada sisi yang lain harus didengar, bukan hanya satu sisi tapi saya berharap Komnas memahami ini suatu masalah yang memang komplek tapi harus kita selesaikan. Karena kalau tidak selesaikan maka masalah itu akan menjadi sesuatu yang seolah-olah seperti bara api yang kita tutup, suatu saat akan meledak dan meledaknya kalau cuma mungkin kita berantem mungkin selesai satu dua bulan selesai,” ungkap dia.

“Tapi kalau meledaknya anak anak kita jadi hancur itu kan meledaknya jangka panjang sekali, itu yang saya tidak mau itu. Makanya mari kita hadapi,” imbuh Risma.

Pertemuan Risma dengan komisioner Komnas HAM juga dihadiri para warga mantan penghuni lokalisasi Bangunsari, Tambakasri yang sudah ditutup terlebih dulu, serta tokoh masyarakat lokalisasi Dolly dan Jarak.

Wakil Ketua Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi mengaku siap menjadi penegah dan akan terus mengawal permasalahan pro kontra penutupan.

“Tadi Bu Risma kan juga sampaikan susah untuk masuk. Kami akan jembatani pada para pengadunya apakah bisa dibantu juga agar pemerintah bisa masuk untuk berbicara langsung kepada para PSK yang akan alih profesi itu. Insya Allah akan kita kawal,” katanya.

Dianto Bachriadi berupaya akan segera merealisasikan pertemuan antara pemkot dengan warga yang menolak penutupan dalam waktu dekat. “Akan kita usahakan secepatnya,” imbuhnya

Ia juga mengaku, pihaknya akan membuat rekomendasi yang ditujukan kepada Pemkot terkait upaya apa saja yang harus dilakukan selama penutupan agar tidak melanggar HAM. (wh)