Risma Ingin Trem Surabaya dapat Subsidi dari APBN

 

Risma Ingin Trem Surabaya dapat Subsidi dari APBN

Setelah Angkutan Massal Cepat (AMC) di DKI Jakarta disubsidi biaya APBN hingga 50 persen dari total investasi membuat Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini juga ingin pembangunan Trem Surabaya nantinya mendapatkan subsidi dari pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Diakui oleh Risma, pihaknya bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah melakukan survei lapangan. Menurutnya pada Oktober ini sebenarnya pembangunan trem Surabaya sudah bisa dimulai.

“Ini kemarin baru saja di survei, kami Oktober sudah boleh. Saya pengen dapat subsidi dari APBN. Lawong Jakarta duite akeh (duitnya banyak) dapat subsidi. Subsidi itu nantinya jatuhnya ke masyarakat,” terangnya kepada awak media di Balai Kota Surabaya, Selasa (21/10/2014).

Pihaknya berharap subsidi pembangunan trem bisa diberikan seluruhnya atau minimal seperti subsidi di Jakarta yakni 50 persen dari total investasi. Menurut Risma, jika pemerintah pusat memberikan subsidi maka akan berdampak pada biaya yang dibebankan penumpang akan semakin ringan.

“Kalau pemerintah subsidi 50 persen, kemudian kontrak dengan KAI jatuhnya ke penumpang (biaya naik trem) akan lebih ringan,” jelasnya. Tapi saat ditanya apakah rencana itu sudah ditawarkan ke Presiden Jokowi, Risma mengaku belum sempat bicara banyak dengan Presiden yang baru dilantik pada Senin (20/10/2014) lalu itu.

“Belum sempat tawarkan kemarin salaman tok rek. Salaman ae disengkal-sengkal ngene,” kata Risma lalu tertawa.

Meski begitu menurut wali kota yang habis masa kerjanya pada tahun depan itu menilai jika investasi ditanggung pemerintah maka biaya operasional Trem Surabaya nantinya akan bisa berjalan secara optimal, murah, dan konsisten.

“Misalnya nanti biaya total investasi Rp 10, dibebankan penumpang kan bisa mahal. Misalkan itu daya angkut operasional minimal 50 orang dan daya angkut maksimal misalkan 150 penumpang. Trem bisa operasional minimal 50 penumpang, nanti kalau kurang dari 50 penumpang itu gimana sknario operasionalnya? Karena nilai investasi berpengaruh pada nilai jual,” gambarannya.

Sementara ini dari hitung-hitungan kasar Pemkot Surabaya dengan PT KAI biaya naik trem Surabaya nantinya masih mencapai Rp 6 ribu. Karena itu, pihaknya ingin pemerintah pusat memberikan subsidi agar biaya naik trem bisa ditekan menjadi RP 3 ribu saja.

“Kalau diitung pak Jonan itu RP 6 ribu dengan skema kasar. Tapi kan belum tentu. Kalau bisa murah kan lebih senang, aku juga lebih mudah menarik pengendara motor agar bisa beralih naik trem,” harap Risma.(wh)