Risma Heran Izin Konservasi KBS Belum Turun

 

Risma Heran Izin Konservasi KBS Belum Turun

Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) belum mendapatkan izin Lembaga Konservasi (LK). Kendati demikian, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan akan tetap melakukan pembenahan terhadap sejumlah kandang dan infrastruktur.

Hal itu dilakukan menyusul rekomendasi dan hasil pelatihan terhadap keeper KBS oleh tiga pakar satwa dunia South East Asean Zoo Association (SEAZA), 12-14 Mei lalu. “Lah, terus bagaimana?” katanya, Jumat (15/5/2014).

Risma mengungkapkan, itu harus dilakukan karena sifatnya mendesak. “Kemarin Professor Agooramoorthy memberikan masukan, harus ada jalan untuk keeper-nya di area kandang monyet. Kan kasihan kalau mereka ngasih makan jalannya minggir-minggir,” ujarnya.

Risma merujuk pada kandang pertunjukan monyet yang berupa pulau dan dikelilingi kolam. Selain itu, kualitas kandang turut menjadi perhatian Risma. Pelatihan yang didapat keeper kemarin, lanjutnya, secara tak langsung memang menambah pekerjaan sang keeper. Sebab, kandang harus diatur menyesuaikan perilaku dan kebutuhan satwa. Sebagai contoh, kandang kucing besar.

“Harimau misalnya, mereka harus dikasih kayak papan untuk mencakar, mengasah kuku begitu. Lalu makanan monyet. Keeper setiap pagi juga menggantung beberapa pisang di kandang. Kalau dulu kan pokoknya dikasih makan,” paparnya.

Maka, wali kota perempuan pertama di Surabaya itu, mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk segera menurunkan izin LK bagi PDTS KBS. Pasalnya, semua persyaratan yang diminta kementerian tersebut sudah dipenuhi oleh KBS.

Risma, panggilan Tri Rismaharini mengaku heran, hingga sekarang izin LK tak kunjung turun. Semua kekurangan dalam persyaratan untuk mendapat LK juga sudah dipenuhi. Diakuinya, belum turunnya izin LK membuat kesulitan tersendiri bagi PDTS KBS dalam mengelola dan mengembangkan KBS. Padahal, pihaknya ingin segera melakukan perbaikan segala fasilitas yang ada di KBS.

“Nanti ini saya akan kirim surat ke Kemenhut. Bagaimana ini, saya sudah memenuhi semua persyaratan yang diminta, termasuk studi lingkungan,” katanya.

Sedangkan Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS, Fuad Hasan mengatakan, belum turunnya izin LK lantaran masih ada beberapa data yang belum dilampirkan. Salah satunya mengenai upaya perbaikan apa saja yang sudah dilakukan PDTS sejak mengelola KBS Juli 2013. Misalnya, infrastruktur yang ada di kebun binatang peninggalan wartawan Belanda ini. Pada Jumat besok, pihak PDTS KBS akan bertemu dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur (Jatim) menyampaikan kelengkapan berkas yang diminta.

“Nanti dari pertemuan ini, BKSDA Jatim akan mengirim rekomendasi ke Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kemenhut. Mudah-mudahan rekomendasinya positif,” ujarnya.

Dia menambahkan, kemungkinan, BKSDA Jatim akan mengirim rekomendasi ke Dirjen PHKA Kemenhut pada Senin (19/5/2014) mendatang. Jika sudah di tangan Kemenhut, dalam waktu seminggu izin LK akan turun. Jika sudah ada LK, PDTS akan punya keleluasaan untuk mengelola KBS. Tak hanya perbaikan kandang, tapi juga penambahan spesies yang saat ini sudah berkurang. Di KBS, spesiesnya hanya sekitar 190 dari sebelumnya 220 spesies.

“Jika sudah punya LK, kami juga bisa mengantisipasi ketika ada gugatan dari pihak perkumpulan. Misalnya, perkumpulan menggugat ketika melakukan perbaikan KBS, maka kami tinggal tunjukkan bahwa kami punya LK, kami bisa melakukan apa saja untuk mengembangkan KBS,” terangnya. (wh)