Risma Dicurhati Pekerja Soal BPJS

Risma Dicurhati Pekerja Soal BPJS

 

Serikat Pekerja Seluruh Surabaya meminta Wali Kota Tri Rismaharini menyampaikan tuntutannya kepada Presiden RI. Tuntutan secara tertulis itu berisi tiga poin. Pertama, meminta pemerintah mengubah Peraturan Presiden Nomor 12/2013 tentang jaminan kesehatan, yaitu membebaskan pekerja yang juga masyarakat miskin dari biaya jaminan kesehatan.

Kedua, mengubah Peraturan Presiden Nomir 111/2013 tentang perubahan peraturan Presiden Nomor 12/2013. Yakni, meminta membebankan jaminan kesehatan kepada pemberi kerja seperti Jamsostek sebelumnya. Para pekerja Surabaya juga meminta DPR RI mengubah UU RI Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengenai keberadaan dewan pengawas BPJS di tingkat Kabupaten dan Kota.

Para pekerja juga memberikan tuntutan menerbitkan keputusan Menteri untuk merubah besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) akibat kenaikan UMK, secara garis besar upah UMK bebas pajak penghasilan. Terakhir, meminta mencabut Surat Edaran (SE) Nomor 4/2013 tentang pedoman pelaksanaan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19/2012 mengenai syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.

Risma menanggapinya dengan menyinggung soal PT. Askes yang bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Sedang PT. Jamsostek telah bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

“Sebenarnya dengan ada perubahan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat dan keuntungan besar bagi para anggotanya. Oleh karenanya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus bekerja keras dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki guna mengemban tugas yang mulia,” ujar Risma saat sambutan Apel Hari Pekerja Indonesia ke 41 di Taman Surya, Kamis (20/2/2014).

Risma menyampaikan, Pemkot Surabaya bertekad untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga dapat menciptakan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha.

Ia juga berharap, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dan Pengusaha harus bekerjasama dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, demokratis dan berkeadilan.  

“Saya yakin, rekan-rekan pekerja tentunya juga memiliki niat dan hati yang sama untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif tersebut. Kami sadar, mungkin terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Namun itu dapat dibahas dan diselesaikan melalui lembaga kerjasama baik bipartit maupun tripartit,” jelas perempuan yang baru saja terpilih menjadi wali kota terbaik versi City Mayors of the Month ini.(wh)