Risma: Di Negara Maju, Tol Tengah Terbukti Bikin Macet

 

Risma: Di Negara Maju, Tol Tengah Terbukti Bikin Macet

Pemerintah Kota Surabaya tak gentar membuktikan alasan penolakan tol tengah. Sebaliknya, pemkot mendapat dukungan dari Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Basuki Hadi Muljono.

Dukungan tersebut disampaikan Basuki saat bertemu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam Musrenbangnas di Jakarta, Senin (28/4/2014) yang lalu. “Kalau Pak Dirjen (Basuki Hadi Muljono, Red) support kita, bahwa tol di banyak negara toh tidak bisa memecahkan masalah,” ujar Risma di Balai Kota, Jumat (2/5/2015).

Ia juga mengungkapkan telah menyampaikan hal tersebut ke Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. “Saya sudah sampaikan ke Bu Mega. Beliau juga setuju tidak ada tol,” imbuhnya.

Faktanya, lanjut alumnus S2 Magister Manajemen Pembangunan ITS itu, tol tengah kota terbukti tidak menyelesaikan masalah. Risma menyebut contoh tol di Seoul, Korea Selatan. “Itu tol di Seoul malah dihancurkan, termasuk di Amerika Serikat. Jadi yang sekarang kita lakukan ini ialah bagaimana percepatan realisasi MRT,” tegasnya.

Sebagai gantinya, Risma menjawab tantangan solusi kemacetan dengan perkembangan mega proyek Mass Rapid Transit (MRT). Untuk itu, ia bersyukur akhirnya proyek senilai Rp 8,8 triliun itu telah resmi masuk dalam perencanaan pembangunan nasional.

“Alhamdulillah kemarin sudah mendapat kepastian dari Bappenas. Kami diberikan perencanaan untuk 2015 MRT Surabaya masuk dalam salah satu pembangunan,” tandasnya.

Dalam Musrenbangnas yang lalu, Bappenas telah menetapkan dalam APBN lima proyek angkutan massal di Indonesia. Yakni Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Jakarta dan Makasar. “Bahkan MRT Surabaya dipandang paling siap,” ungkapnya.

Risma juga memastikan bahwa monorel dan trem yang akan dibiayai APBN itu bakal terhubung dengan Bandara Juanda. Pun, ia mengaku sudah bertemu dengan Menteri Keuangan yang memerintahkan agar Pemkot tetap ikut mengawal megaproyek senilai Rp 8,8 triliun tersebut.

“Kalau itu bisa terjadi bukan hanya lingkungan yang kita dapat tapi penghematan subsidi BBM yang sebesar besarnya sekali kalau kita ngatur,” pungkas Risma. (wh)