Risma  Berharap Ada Rival di Pilkada Surabaya

Pelayanan Satu Atap Gedung Siola Resmi Dibuka
Pelayanan Satu Atap Gedung Siola Resmi Dibuka

Calon Wali Kota Surabaya petahana Tri Rismaharini berharap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya 2015 tidak diikuti hanya pasangan calon tunggal karena itu dirinya ingin ada lawan agar tidak merugikan warga Surabaya. “Saya berharap, itu tidak akan terjadi. Bagaimanapun yang merasakan warga Surabaya,” kata  walikota  Surabaya yang akrab dipanggil Risma ini.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berharap tetap ada calon dari gabungan partai politik lain yang segera mendaftar ke KPU Surabaya. Saat ditanya jika nanti tetap calon tunggal, Risma mengatakan pasti ada langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan. “Saya serahkan semua itu kepada partai,” ujarnya.

Risma juga menegaskan bahwa selama masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya sampai 28 September, ia tidak akan melakukan kampanye diluar ketentuan yang berlaku. “Kami bekerja sesuai koridor,” katanya.

Sementara itu, Calon Wakil Wali Kota Surabaya petahan Whisnu Sakti Buana juga berharap ada calon lain yang diusung koalisi partai demi keberlangsungan Pilkada. “Untuk menjalankan amanah undang-undang, saya juga berharap ada calon lain agar pilkada bisa berlangsung dan sesuai amanah undang undang,” katanya.

Menanggapi gugatan hukum ke tiga lembaga hukum, yakni Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Angung (MA) serta PTUN, Putra mantan Sekjen DPP PDIP Ir. Sutjipto menilai, bahwa upaya itu dilakukan karena terbitnya PKPU 12 tahun 2015 tentang Pencalonan Kepala Daerah melewati kewenangan KPU. “KPU Penyelanggara, bukan membatalkan atau menunda pilkada,” katanya.

Ia menegaskan, jika muncul calon tunggal pada pelaksanaan pilkada, seyogyanya kewenangan untuk memutuskan pelaksanaan pilkada dikembalikan ke DPR dan pemerintah. Ia menengarai terbitnya PKPU 12 tanpa konsultasi dengan DPR-RI. “Ada gelagat kurang baik menangani potensi konflik pilkada serentak,” katanya.

Whisnu mengatakan gugatan ke MK dilayangkan, karena materi undang-undang 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota bersifat diskriminatif. Jika ada calon tunggal tidak diatur mekanisme penyelesaiannnya. “Itu potensi menghilangkan warga negara untuk memilih,” katanya. (ant)