Risma Beber Konsep Pembangunan Nasional di Rakernas PDIP

Risma Beber Konsep Pembangunan Nasional di Rakernas PDIP
foto: enciety.co

Tri Rismaharini bakal menghadiri Rakernas PDI Perjuangan, di JIExpo Kemayoran Jakarta, 10-12 Januari 2016. Dia diundang sebagai wali kota terpilih bersama seluruh kepala daerah PDI Perjuangan yang memenangkan pilkada serentak 2015 lalu.

“Rakernas kali ini mengambil tema ‘Mewujudkan Trisakti Melalui Pembangunan Nasional Semesta Berencana Untuk Indonesia Raya’. Selain menghadiri Rakernas sebagai peserta, Bu Risma juga dijadwalkan menjadi narasumber Diskusi Panel Persidangan Komisi IV pada Senin 11 Januari 2016 jam 09.00-12.00,” kata Didik Prasetiyono, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Selasa (5/1/2016).

Panel tersebut, ungkap Didik, akan membahas tentang sinergi konsep dan strategi pembangunan nasional berencana dengan pembangunan daerah-daerah di Indonesia.

Risma akan menjadi pembicara satu panel dengan Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljo, Menhub Ignatius Jonan, Mentan Amran Soelaeman dan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti dalam Sidang Komisi IV Bidang Pemerintahan Daerah.

Saat ini, ungkap Didik, Risma sedang menyiapkan dengan matang materi yang akan disampaikan. Terutama mengenai pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), pengelolaan pemerintahan dengan teknologi informasi, penataan kota, reformasi birokrasi dan juga penyelenggaraan pemerintahan bebas korupsi.

Menurut dia, hal itu dinilai penting karena hubungan pusat-daerah mensyaratkan, bahwa setiap urusan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan program, harus selaras dan bersinergi antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Juga antardaerah dengan pusat, sebagai satu kesatuan pembangunan bersifat nasional. Sehingga setiap pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program harus tetap berpijak kepada kepentingan nasional tersebut.

Persoalan yang muncul kemudian yang akan menjadi perhatian dalam Rakernas PDI Perjuangan kali ini, tambah Dikdong, sapaan akrabnya, adalah penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia terhambat. Di antaranya oleh buruk dan lemahnya birokrasi, ketidakmerataan sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia di masing-masing daerah.

Sehingga, lanjut dia, beberapa daerah yang memiliki keterbatasan serta kelemahan tersebut cenderung terlambat dan bahkan gagal dalam melaksanakan program pembangunannya. Kondisi demikian, sebut Didik, harus dijawab oleh PDIP melalui penguatan sistem desentralisasi yang bersifat asimetris.

“Sebab desentralisasi demikian akan memberikan kesempatan kepada daerah tertinggal untuk mengejar ketertinggalannya melalui supervisi dari pemerintah pusat, sampai daerah tersebut mampu menyelenggarakan semua urusan yang diserahkan kepadanya,” urai Dikdong.

Rakernas PDIP, imbuhnya, diharapkan juga dapat menyusun rumusan mengenai tata-kelola pemerintahan daerah yang efektif, mendukung kepentingan nasional, memperkuat negara kesatuan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di setiap daerah; melalui program-program pembangunan yang mampu mengintegrasikan kepentingan pusat dan daerah, serta menjawab kebutuhan rakyat di daerah.

“Disamping itu, penting juga bagi Rakernas PDIP untuk mengevaluasi serta menyusun model pembangunan di daerah-daerah perbatasan dan tertinggal dalam rangka memperkokoh kedaulatan Republik Indonesia,” pungkasnya. (wh)