Risma Balas Kritik Ahok Soal Jakarta

Risma Balas Kritik Ahok Soal Jakarta
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menjadi pembicara dalam pembukaan Gapura 2015 di Graha Sawunggaling lantai 6 Surabaya, Sabtu (18/4/2015). avit hidayat/enciety.co

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kembali membalas pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengkritik dirinya belum tahu seluk-beluk Jakarta secara keseluruhan. Ahok juga membandingkan kalau Surabaya hanya seluas Jakarta Pusat.

“Surabaya memang separo dari total luas Jakarta. Tapi mereka kan wali kotanya empat ditambah satu bupati di Kepulauan Seribu. Lha Surabaya, cuma satu,” katannya di hadapan ribuan warganya dalam pembukaan Gapura 2015 di Graha Sawunggaling, Surabaya, Sabtu (18/4/2015).

“Luasanya Jakarta itu sekitar 740 km persegi nah dibandingkan Surabaya itu separuhnya atau sekitar 374 persegi. Bayangkan luasnya separo, penduduknya juga sepertiga dari Jakarta, tapi anggarannya sepersepuluh dari total anggaran Jakarta,” beber Risma.

Risma kemudian mempertanyakan program kerja pemerintah Jakarta yang benar-benar konkret. Satu di antaranya, persoalan banjir. “Kenapa Jakarta masih banjir?” ucap dia lalu disambut gelak tawa hadirin.

Risma pun menegaskan, kunci utamanya adalah program e-budgeting yang sudah dijalankan Pemkot Surabaya sejak 2003. Ia mengklaim Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia yang memberlakukan teknologi tersebut. Tidak hanya itu, program e-musrenbang juga diakui Risma sudah ada sejak 2008.

“Jadi e-musrenbang dan e-budgeting itu penting sekali. Karena di sana memuat program dengan detail sekali. Setiap tahun ada 10 ribu usuan warga yang kami tampung. Kalau centang hijau disetujui dan merah tidak disetujui. Kalau saya tidak pakai seperti ini ya kita tidak bisa jalan optimal,” tegasnya.

Dia pun mempertanyakan permasalahan yang dihadapi oleh Jakarta soal e-budgeting. Artinya, kalau benar-benar Jakarta telah memberlakukan e-budgeting, pasti tidak ada ceritanya program belanja UPS bisa mencapai Rp 6 miliar. Karena untuk menentukan harga satuan harus dilakukan survei minimal oleh tiga lembaga sekaligus. “Kita sudah sejak 2003, Jakarta baru ribut (e-budgeting),” sindirnya.

Artinya, sambung Risma, jika setiap program tidak masuk di e-musrenbang atau e-budgeting, maka APBD tidak akan terpakai. Diakuinya, dulu Surabaya juga demikian, tapi karena sudah dilakukan perbaikan dan sistem teknologi informasi, e-budgeting menjadi sarana untuk mempermudah langkanya menata Surabaya. (wh)