RI: Malaysia Harus Stop Pembangunan Mercusuar di Tanjung Datuk

RI: Malaysia Harus Stop Pembangunan Mercusuar di Tanjung Datuk

Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro meminta pemerintah Malaysia menghentikan aktivitas pembangunan mercusuar di Tanjung Datuk, perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan. Permintaan ini merujuk pada hasil perundingan yang dilakukan kedua negara terkait sengketa perbatasan.

Purnomo menegaskan, saat ini sudah ada kapal milik TNI AL yang berpatroli. Demikian juga dengan tim task force yang mengawal perbatasan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

“Pertama saya ingin ucapkan terimakasih kepada TNI AL yang sudah mengirim task force ke sana (Sambas), dan ada tiga kapal perang yasng bersiaga disana,” kata Purnomo saat dicegat selepas serah terima Kapal Cepat Rudal 60 meter di dermaga PT PAL, Rabu (28/5/2014).

Purnomo mengungkapkan bila Malaysia telah menghentikan aktivitasnya terkait perundingan yang kini tengah berlangsung. Pembangunan mercusuar yang dilakukan Malaysia di Tanjung Datuk, Sambas menurut Purnomo berada di landasan kontinen (continental) atau daratan RI.

Kementerian Pertahanan menambahkan, perundingan telah dilakukan pada 26 Mei lalu untuk menentukan batas wilayah kedua negara bertetangga ini. Sepanjang perundingan ini diharapkan kedua negara sama-sama tidak melakukan aktivitas apapun atau status quo.

“Sejak Senin kemarin sedang dilakukan perundingan dan dalam perundingan ini tidak boleh ada aktivitas apapun. Baik dilakukan Malaysia maupun Indonesia. Tetapi kalau melihat landasan teritorial 12 mile dari garis pantai, adalah wilayah kita,” urai mantan Menteri ESDM itu.

Dalam hal ini Menhan belum bisa menjelaskan hasil dari perundingan kedua belah pihak dalam menentukan garis batas negara. Sebagai perbandingan, perundingan Indonesia dan Filipina untuk menentukan batas wilayah negara baru diputuskan setelah 20 tahun menggelar perundingan.

Sejauh ini, Purnomo belum bisa memutuskan kapan perundingan tersebut akan tuntas. Dalam hal ini garda terdepan dalam melakukan perundingan adalah Kementerian Luar Negeri. “Kita (Menteri Pertahanan) sebagai back up dan tentunya ada TNI didalamnya,” tegasnya.

Menhan melansir saat ini ada tiga wilayah darat dan sepuluh wilayah perairan yang memiliki potensi ketegangan bertetangga. Untuk wilayah daratan dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini.

Sedangkan sepuluh wilayah laut mulai dari India, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Malaysia, Papuanugii, Australia dan Timor Leste. Diantara perbatasan tersebut ada yang overlap baik Zona Ekonomi Eksklusif 200 mile dari garis pantai atau laut teritorial sebagai landas kontinen. (wh)