Revitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya Dikerjakan Simultan

Revitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya Dikerjakan Simultan

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III akan merevitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dilakukan secara simultan. Pasalnya, pengerjaan itu memiliki dampak kerja yang tidak kecil terhadap aktivitas di Pelabuhan Tanjung Perak.

Menurut Kepala Bidang Tata Usaha Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Marzuki, dampak dari revitalisasi itu adalah lokasi lego jangkar yang selama ini belum tertata.

“Tentang penetapan relokasi itu yang saat ini sedang dibahas. Kita sudah membentuk tim yang terdiri dari banyak unsur dan sekarang sedang melakukan observasi,” kata Marzuki, Selasa (8/4/2014).

Observasi itu menentukan lokasi dan wilayah yang strategis sehingga tidak mengganggu alur saat dilakukan revitalisasi.

Sejumlah unsur yang dilibatkan selain Kantor Kesyahbandaran Utama (KKU) Tanjung Perak adalah, Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Tanjung Perak, Pelindo III, Indonesia National Shipowner Association (INSA/ asosiasi pemilik kapal), Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Gresik, Navigasi, dan Armatim.

“Mengapa banyak pihak yang dilibatkan, karena alur ini tidak hanya berkaitan dengan pelabuhan Tanjung Perak. Tetapi juga Gresik dan Madura, sekaligus aktivitas militer. Nantinya penentuan relokasi ini kita sepakati bersama,” terangnya.

Saat ini, terang dia, relokasi areal lego jangkar masih dalam observasi. Ini dilakukan agar tidak mengganggu arus kapal baik saat revitalisasi berlangsung maupun setelahnya. Selain itu juga untuk melihat tingkat keamanan arus laut, dan kedalaman.

“Jangan sampai nanti sudah ditetapkan lokasi, tiba-tiba dibawah lokasi itu terdapat bangkai kapal. Ya tentunya ini mengganggu,” tutup Marzuki. Tim yang dibentuk dari berbagai unsur ini diberi waktu maksimal 60 hari setelah menggelar rapat 4 April silam.

Hasil resume ini akan disampaikan ke Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan guna mendapat penetapan. Setelah ditetapkan area lego jangkar anyar, pihak KKU Tanjung Perak bisa melakukan optimalisasi patroli yang selama ini belum maksimal. (wh)