Revisi PP Minerba Memuat Perlakuan Khusus

Revisi PP Minerba Memuat Perlakuan KhususRevisi Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) akan memuat perlakuan khusus bagi perusahaan yang berkomitmen melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.  “Kami sedang siapkan payung hukum terutama revisi PP mengatur bagaimana treatment terhadap perusahaan yang sudah berkomitmen melakukan pengolahan pemurnian,” kata Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM R Sukhyar di Jakarta, Selasa (7/1/2013).

Sukhyar belum mau membeberkan perlakuan khusus yang dimaksud. Namun dia menjelaskan pihaknya harus bertemu dengan 40 asosiasi pertambangan untuk mendapatkan masukan mengenai batasan pengolahan dan batasan pemurnian yang realistis.

Dia menyebut Peraturan Menteri ESDM No 7 tahun 2012, Permen ESDM No 11 tahun 2012 dan Permen ESDM No 20 tahun 2013 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian, yang memuat mengenai batasan hasil olahan dan pemurnian bijih mineral dinilai terlalu ketat oleh beberapa kalangan.

“Kami harus pikirkan sebenarnya berapa sih yang boleh diekspor hasil olahan itu masih menjadi PR. Mudah-mudahan Kamis atau Jumat nanti bisa tahu berapa besarannya,” katanya.

Dikatakannya sebanyak 178 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi yang sudah berkomitmen membangun pabrik pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (smelter). 25 perusahaan diantaranya menyelesaikan pembangunan smelter di tahun ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Minerba yang mengamanatkan pengolahan dan pemurnian bijih mineral di dalam negeri paling lambat diterapkan pada 12 Januari 2014. (investor/bh)