Revisi Perda Anak, Pemkot Surabaya Libatkan Pelajar

Revisi Perda Anak, Pemkot Surabaya Libatkan Pelajar
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menghadiri deklarasi massal sebagai Penggerak Perubahan Kota Surabaya di Hotel Empire Palace, Surabaya beberapa waktu yang lalu. foto: Avit Hidayat/enciety.co

Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2011 tentang perlindungan anak Surabaya terus digodok. Bahkan Wali Kota Tri Rismaharini menginstruksikan dalam proses revisi agar anak-anak ikut dilibatkan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota  Ikshan menjelaskan bahwa dalam pembaharuan Perda  No. 6 Tahun 2011 tersebut pihaknya sengaja melibatkan peran aktif para pelajar. Mereka di antaranya adalah para pelajar yang tergabung dalam Organisasi Pelajar Surabaya (Orpes). “Mulai hari ini kita menyerap aspirasi mereka (pelajar). Mulai terkait pendidikan, kesehatan, waktu rekreasi, serta pekerja menjadi bahan diskusi utama dalam forum yang kami gelar,” jelasnya, Senin (27/4/2015).

Sementara itu, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dispendik Surabaya, Retnowati menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini para pelajar berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Ini sangat berguna menjadi masukan dalam pembaharuan Perda perlindungan anak di kota Pahlawan ini.  “Dari hasil diskusi yang terbentuk melalui kelompok-kelompok ini nantinya akan menjadi masukan guna melakukan revisi Perda,” tandasnya.

Bahkan tidak hanya diajak menyusun revisi Perda, anak-anak dari perwakilan pelajar ini nanti juga dipastikan akan mengawal proses revisi hingga digedok oleh DPRD Kota Surabaya. “Nantinya ketika Perda ini akan disahkan, anak-anak kami bawa ke DPRD untuk melakukan hearing bersama,” jelasnya.

Dalam kegiatan sharing dan diskusi tersebut, setiap pelajar dari sedikitnya 15 kelompok pelajar melakukan jejak pendapat tentang hak dan tanggung jawab anak yang mestinya dituangkan dalam Perda. Intinya diharapkan Perda Perlindungan Anak ini bisa membawa dampak positif terhadap masa depan generasi muda Surabaya dalam mewujudkan Surabaya Kota Layak Anak. “Ada sepuluh Hak Anak menurut UN-CRC 1989 (Kovensi Hak Anak). Mulai dari hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak mendapatkan makanan dan minuman, hak mendapatkan nama dan identitas, hak mendapatkan kewarganegaraan, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan waktu bermain dan berekreasi, hak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak untuk berpikir dan berpendapat, dan hak untuk mendapatkan informasi. Semua kita bahas bersama anak-anak,” pungkasnya. (ram)