REI Jatim-PLN Jajaki Investasi Biaya Pasang Listrik Perumahan

REI Jatim-PLN Jajaki Investasi Biaya Pasang Listrik Perumahan
Erlangga Satriagung, Ketua DPD REI Jatim

Tersendatnya anggaran biaya sambung baru dan tambahan daya baru dari PT PLN Distribusi Jatim membawa dampak besar bagi Real Estate Indonesia (REI) Jatim. Pasalnya, sejumlah anggota REI Jatim sudah membayar ke PLN untuk biaya sambung baru untuk pengembangan perumahan baru.

Ketua DPD REI Jatim Erlangga Satriagung mengakui, saat ini masih mencarikan solusi dengan PLN guna mengatasi krisis listrik tersebut. Masalahnya, pihak pengembang sudah membangun kawasan perumahan, tetapi belum bisa dijual lantaran belum terpasangnya daya listrik.

“Pihak PLN sudah mengembalikan semua biaya pasang baru listrik yang sudah diajukan,” ungkap Agung, sapaan Erlangga Satriagung, di Kantor REI Jatim, Jumat (13/6/2014).

Kata dia, salah satu usulan yang tengah diramu REI Jatim dengan PLN Distribusi Jatim adalah melakukan investasi sendiri. Hanya saja, Agung tidak menyebut detail investasi yang tengah disiapkan. “Makanya itu, apa saja bentuk investasinya masih kita ramu,” tegasnya.

Erlangga mencontohkan sejumlah perumahan baru di kawasan Sidoarjo sudah dikembalikan sekitar sepertiga kawasan perumahan. Tetapi ia tidak menjelaskan jumlah rumah yang terancam tak teraliri listrik.

Agung berharap selepas pilpres pada Juli mendatang ada gambaran solusi terbaik. “Dampaknya jelas kita tidak bisa memasarkan rumah. Ya, mudah-mudahan nanti setelah pilpres ada kebijakan baru,” tegasnya.

Sebelumnya, PLN Distribusi Jatim kesulitan melakukan penyambungan baru dan penambahan daya akibat belum menerima subsidi dari pemerintah. Sementara sudah ada sekitar 99 perusahaan yang mengantre untuk pemasangan baru maupun tambah daya.

Problem lain yang kini dihinggapi REI Jatim belum adanya minat membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Padahal otoritas fiskal berencana membebaskan pajak pertambahan nilai untuk rumah rakyat dan rumah tapak dengan batasan harga Rp105-165 juta. Sebelumnya batasan bebas pajak pertambahan nilai pada posisi Rp 88 juta-Rp 145 juta.

“Kalau pemerintah tidak paham dengan programnya, berarti tidak konsisten dengan program yang dijalankan,” tegas Erlangga.(wh)