REI Jatim Minta Regulasi LTV Ditinjau Ulang

 

REI Jatim Minta Regulasi LTV Ditinjau Ulang

Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur menilai kebijakan pengetatan uang muka progresif atau Loan to Value (LTV) dari Bank Indonesia (BI) tidak tepat sasaran. Pasalnya, kebijakan ini berpotensi menyurutkan pengembang untuk menambah pasokan rumah di masa mendatang.

“Kebijakan LTV perlu ditinjau ulang. Kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi pasar properti saat ini dan memberatkan. Seharusnya kebijakan LTV tersebut bukan berdasarkan tipe rumah, tetapi berdasarkan harga rumah karena akan memberatkan bagi end user,” ujar Ketua REI Erlangga Satriagung.

Menurut dia, masalah ini layak diperhatikan, selain masalah kredit, pembangunan, dan penghasilan. BI harus mampu membuat terobosan regulasi terhadap segmen ini. Regulasi diperlukan agar tidak terjadi “timbunan” masyarakat urban di perkotaan yang biasanya kepedulian terhadap kota tidak terlalu maksimal.

Berdasarkan penelitian REI, masyarakat Indonesia yang masuk kategori fixed income hanya 37 persen, sisanya masuk sektor informal, yakni mereka yang tidak punya penghasilan tetap, visible, dan tidak mampu mengajukan kredit.

BI memperbaiki LTV sektor properti terhadap kredit pemilikan rumah atau apartemen (KPR/KPA) untuk tipe tertentu. Misalnya untuk KPR dan KPA tipe lebih dari 70 meter persegi, LTV menjadi 70 persen. Untuk kepemilikan kedua  60 persen, kepemilikan ketiga, dan seterusnya menjadi 50 persen. Untuk KPA tipe 22-70 meter persegi, maksimum LTV 80 persen, kepemilikan kedua 70 persen, kepemilikan ketiga dan seterusnya sebesar 60 persen.

Dikatakan Erlangga, kebijakan LTV yang bertujuan mengendalikan spekulasi investasi di sektor properti ternyata dapat berdampak mengurangi permintaan. Apabila permintaan berkurang, pengembang enggan menambah pasokan rumah baru.

Erlangga menambahkan, saat ini terjadi pergeseran penggunaan kredit properti dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun. Ada kecenderungan penurunan properti kredit rumah tinggal. Penurunan proporsi kredit tersebut bergeser pada peningkatan proporsi kredit flat atau apartemen dan ruko/rukan. Pergeseran paling besar terjadi di DKI Jakarta, dimana kredit rumah tinggal turun hingga 8,2 persen, disusul Jawa Timur 4,2 persen, Jawa Tengah 2 persen, dan Jawa Barat 1,3 persen.

Dikatakan Erlangga, pemerintah seharusnya membantu dengan memberikan insentif kepada pengembang agar membangun lebih banyak rumah sehingga bisa memenuhi permintaan. Apabila pasokan rumah memadai, harga rumah dapat terkendali, sehingga bisa mengurangi spekulasi properti.

Pemerintah, timpal dia, tidak perlu menerapkan kebijakan dengan asumsi dapat mengendalikan harga properti, karena faktor harga lebih ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang perlu dilakukan saat ini pemerintah bersinergi dengan pengembang untuk menyediakan lebih banyak pasokan rumah agar tercipta kondisi permintaan dan pasokan rumah yang seimbang. (wh)