Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi

 

*Tri Rismaharini                      

Hingga sekarang, salah satu pekerjaan rumah bangsa ini adalah memberantas korupsi. Berbagai langkah dan upaya terus dilakukan agar praktik-praktik korupsi di negeri bisa diberangus. Baik yang dilakukan oleh pemerintah lewat penegakan hukum, maupun oleh civil society yang tak kenal lelah menyuarakan penuntasan masalah-masalah korupsi di Tanah Air

Memang bukan pekerjaan mudah untuk menyelesaikan agenda besar bangsa ini. Dibutuhkan kerja keras, dedikasi, integritas untuk melakukan itu semua. Juga terobosan maju untuk melakukan perbaikan-perbaikan sekaligus membuat kerangkeng agar praktik-praktik korupsi di Tanah Air bisa dielimininasi sampai ke akar-akarnya.

Hal itu harus kita yakini betul karena tidak ada yang tidak bisa dilakukan di dunia ini, asal ada kemauan, keseriusan, dan kesungguhan untuk menjalaninya saya yakin, pasti bisa.

Saya ingin menyampaikan beberapa ikhtiar yang pernah saya lakukan di Pemerintah Kota Surabaya. Salah satunya melakukan terobosan pelayanan dan peningkatan kinerja aparatur. Yang paling vital dan strategis adalah program Government Resources Management System (GRMS) atau Sistem Manajemen Sumber Daya Pemerintah (Simasdap). GRMS turut berperan membangun e-budgeting yang dicanangkan sejak tahun 2003. Program ini dilaksanakan melalui keterpaduan dan konsistensi langkah mulai perencanaan kegiatan/anggaran-pelaksanaan-proses pengadaan barang/jasa, serta pengendalian dan monitoring evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan/personel.

Berkat pelaksanaan GRMS, Surabaya menjadi rujukan praktik e-government berbagai daerah di Indonesia. Ratusan lembaga dan pemerintah daerah belajar langsung penerapan GRMS. Sistem e-procurement Surabaya ini juga diadaptasi pemerintah pusat menjadi LPSE. Sebanyak 14 kabupaten dan provinsi telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding tahun 2014.

GRMS dikembangkan dengan ide awal Enterprise Resource Planning (ERP) yang menunjukkan integrasi data secara real time. Yaitu, berbagi data dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan memfasilitasi arus informasi antara semua fungsi dalam hubungannya dengan pihak luar.

Pondasi pertama adalah e-budgeting. Program ini dirancang untuk memproses penyusunan APBD yang merupakan bank data usulan proyek (musrenbang) yang dikelola secara online.

Pondasi berikutnya e-project planning yang berfungsi untuk menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Penyerapan Anggaran (RPA). Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengajukan usulan dan perencaaan program kerja secara terukur dan terjadwal. Pola ini sangat menguntungkan karena kepala daerah dan seluruh jajaran birokrasi bisa mengetahui apa saja yang akan dilakukan masing-masing SKPD secara online.  Makanya, jika ada program SKPD yang belum dilaksanakan semua di birokrasi akan mengetahui sekaligus bisa mengoreksi.

Produk inovasi berikunya adalah e-procurement system atau Proses Pengadaan Barang/Jasa secara online. Program ini  sudah mendapat sertifikasi ISO 270001:2005 ISMS dan sudah diadopsi oleh banyak daerah.

Sebelumnya, masalah pengasaan jasa ini selalu menjadi sumber masalah. Pasalnya, pelaksanaan lelang di Pemerintah Kota Surabaya acapkali dianggap tidak transparan. Pimpinan proyek bisa ‘bermain’ dengan kontraktor dengan konsensus tertentu. Pengumuman lelang juga disiasati agar tidak diketahui publik secara luas.

Tidak sedikit kejadian dimana proyek yang sudah dikerjakan buntutnya diketahui barangnya tidak sesuai spesifikasi. Sejak e- procurement diluncurkan hal itu tak bisa lagi. Pengumuman lelang bisa diakses secara terbuka, berikut jenis-jenis pekerjaannya

Pondasi selanjutnya adalah e-contracting untuk membuat kontrak dengan standar kontrak. Di Pemerintah Kota Surabaya, ada banyak pekerjaan yang mensyaratkan adanya kontrak kerja. Hal ini dibutuhkan untuk memberikan garansi terhadap jaminan kinerja di masing-masing SKPD. Kontrak-kontrak tersebut sebelumnya ditempatkan di masing-masing satuan kerja (satker). Setelah e-contracting diterapkan, semua bisa dilihat secara online. Saya sendiri yang memimpin meneken pakta integritas sebagai jaminan kinerja masing-masig SKPD.

Turunan dari e-contracting ialah e-delivery yang difungsikan memproses pencairan uang, yang kemudian bersinergi dengan program e-payment. e-payment bersinergi dengan program e-controlling yang mendata perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan.

Bila e-controlling merupakan perangkat untuk mengukur kinerja SKPD, e-performance digunakan untuk mengukur kinerja personel pegawai negeri sipil. Skor kinerja tiap individu akan dihitung yang kelak akan berdampak pada penambahan penghasilan pegawai.

Begitu halnya dengan program Surabaya Single Windows (SSW) yang merupakan inovasi bagian dari sistem GRMS bagi masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. SSW merupakan skema perizinan yang menjanjikan kemudahan pengajuaan perizinan dan transparansi demi pelayanan prima. Semua proses perizinan pun dilakukan secara online. Masyarakat mengalami transisi kebiasaan yang semula mengurus segala izin langsung di meja-meja front office SKPD terkait. Kebiasaan tersebut lantas beralih ke Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). Petugas UPTSA membantu melayani masyarakat yang masih kesulitan memindai dan mengunggah dokumen yang diperlukan di loket-loket.