Rebut Kembali TPI, Mbak Tutut Urus Izin di Keminfo

 

Rebut Kembali TPI, Mbak Tutut Urus Izin di Keminfo

Sengketa kepemilikan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) memasuki babak baru. Setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusannya, kubu pemilik TPI, Siti Hardianti Rukmana atau Tutut, langsung melakukan pencatatan perubahan data perizinan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

“Sesuai surat dari Kemkominfo nomor B-455/M.KOMINFO/PI.03.02/06/2014 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pos dan Penyelenggaraan Informatika (PPI), Bapak Kalamullah Ramli, perubahan data perizinan sudah kami laporkan dan resmi tercatat di database perizinan lembaga penyiaran di Kemkominfo. Tercatat sebagai Dirut sah PT Citra Televisi Pendidikan Indonesia (PT CTPI), Pak Dandy Nugroho Hendro Mariyanto Rukmana yang juga merupakan putra dari Mbak Tutut, Mohamad Jarman sebagai Direktur dan Dany Bimo Hendro Utomo sebagai Komisaris,” kata kuasa hukum PT CTPI, Dedy Kurniadi, Senin (25/8/2014).

Dedy menjelaskan bahwa pencatatan perubahan data perizinan oleh Kemkominfo tersebut merupakan legalitas yang menguatkan keabsahan PT CTPI sebagai pihak sah pemilik TPI. Diketahui, saat ini TPI bersiaran dengan nama MNCTV.

“Untuk dapat dicatat dan dimasukkan dalam database Kemkominfo terlebih dahulu PT CTPI harus mendapat persetujuan perubahan direksi dari Kementerian Hukum dan HAM. Mereka (Kementerian Hukum dan HAM) juga sudah menyetujuinya melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-11989.AH.01.02.Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan,” paparnya.

Menurut dia, sudah ada tiga pihak satu lembaga negara MA dan dua kementerian yang secara resmi mengakui kepemilikan TPI oleh PT CTPI. “Tidak hanya pemerintah, pihak swasta seperti perbankan dan biro iklan sudah mulai menjalin kerjasama dengan TPI. Jadi ini sudah final. Kalau ada yang mengklaim TPI dimiliki oleh PT MNC itu cuma klaim, tidak benar,” tegasnya.

Dia menambahkan bahwa pihak manajemen PT CTPI tengah mempersiapkan aspek teknis untuk bersiaran. “Ya, kalau semua urusan legal sudah beres, menunggu apalagi? Saya pikir memang harus segera bersiaran,” ucapnya.

Kemelut di tubuh TPI ini bermula dari perebutan TPI oleh pihak MNC Grup dari Tutut. MNC sempat menggugat Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) ke PTUN. Surat itu berisi pemberitahuan tentang pembatalan perubahan anggaran dasar TPI tertanggal 18 Maret 2005.

Kubu Tutut menilai ada kejanggalan dalam rapat perubahan anggaran dasar TPI yang digelar oleh kubu MNC tersebut. Berdasarkan surat itu, kubu Tutut menunjuk komisaris dan direktur utama versi mereka. Hingga akhirnya kasus ini menggelinding sampai MA.

“Keputusan MA RI No. 862 K/Pdt/2013 tertanggal 2 Oktober 2013 telah memutuskan sah dan sesuai hukum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam akta Nomor 114 tahun 2005 yang diselenggarakan oleh kubu Mbak Tutut. Hal itu berarti TPI kembali kepada Tutut,” jelasnya. (bst/ram)