Ratusan Buruh Ring Satu Surabaya Tuntut BPJS

Ratusan Buruh Ring Satu Surabaya Tuntut BPJS
Ratusan buruh dari FSPMI Surabaya melakukan aksi unjuk rasa pemberian BPJS kepada seribu karyawannya, Kamis (22/1/2015).

Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Ring Satu Surabaya, Kamis (22/1/2015) siang, menduduki Gedung DPRD Surabaya. Aksi ini dilakukan sebagai upaya para buruh untuk menuntut agar semua perusahaan di Surabaya menyertakan seluruh karyawannya masuk program Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS).

Ketua Konsulat FSPMI Surabaya, Nurudim menegaskan bahwa kedatangannya ke kantor DPRD Surabaya untuk menjelaskan problem yang saat ini terjadi di sejumlah perusahaan padat karya. Bahkan Nurudin mengaku telah melakukan pengajuan hearing dengan DPRD Surabaya, namun tak kunjung ditanggapi.

“Seperti PT Duta Cipta Perkasa (DCP). Ini perusahaan besar yang bergerak di bidang konstruksi baja pembuatan tower, tapi justru tidak memasukkan karyawannya ke peserta BPJS. Ini kan kebangetan,” tegas Nurudin kepada wartawan di sela-sela orasi bersama ratusan buruh lainnya.

Karena tidak ditanggapi itulah yang menjadi buntut kekecewaan FSPMI terhadap DPRD Surabaya yang lamban merespon pengaduan dari para buruh. Padahal sesuai UU ketenagakerjaan dan program Kartu Sakti pemerintah pusat, seluruh karyawan wajib menjadi peserta BPJS. “Ini adalah bentuk kekecewaan kami kepada para wakil rakyat,” teriaknya.

Selama ini, pihak DPRD Surabaya tidak berperan sama sekali untuk membantu penyelesaian persoalan di PT DCP. Padahal menurut Nurudin, di perusahaan tersebut tergolong besar dengan sedikitnya memiliki seribu karyawan.

“Selain persoalan tidak diikutsertakan menjadi peserta BPJS, di PT. DCP ini juga tidak diterapkan upah minimum kota (UMK) Surabaya. Padahal harusnya sebuah perusahaan padat karya diwajibkan untuk menerapkan UMK yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Akibatnya saat mengalami kecelakaan di saat sedang bekerja para karyawan tidak mendapatkan perhatian dan jaminan dari perusahaan. Bahkan diakuinya banyak sekali karyawan yang jarinya putus lantaran terkena gergaji atau alat bor dan tidak ada jaminan kesehatan dari PT DCP.

“Banyak teman-teman kami yang memgalami kecelakaan kerja seperti ada yang jarinya putus karena terkena bor. Ada sebanyak 15 karyawan yang mengalami kecelakaan kerja itu,” katanya.

Mirisnya, saat karyawan mempermasalahkan tidak adanya jaminan kesehatan dan perlindungan kerja pihak PT DCP langsung mewarning karyawannya dengan melakukan PHK.

“Tidak peduli karyawan yang telah bekerja sampai 10 atau 15 tahun kalau protes ya dipecat. Mereka ini selama puluhan tahun bekerja tidak mendapatkan asuransi atau BPJS,” bebernya.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Armuji berjanji menindaklanjuti aspirasi para buruh. “Saya sudah mendisposisi surat dari FSPMI ke Komisi D untuk menggelar rapat dengar pendapat dengan mengundang pihak perusahaan dan pihak-pihak terkait untuk membicarakan persoalan para buruh tersebut,” katanya. (wh)