PWPM Dorong Pemprov Jatim Petakan Daerah Penerapan PSBB

PWPM Dorong Pemprov Jatim Petakan Daerah Penerapan PSBB

Jajaran Pengurus PWPM bertemu Gubernur Khofifah.foto:humas pwpm

Jumlah kasus Covid-19 di Jatim makin mengkhawatirkan. Seluruh daerah telah dinyatakan sebagai zona merah. Bahkan di beberapa daerah dengan jumlah kasus tertinggi belum menunjukkan pergerakan kurva yang melandai.

Terkait kondisi tersebut, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jatim mendesak Pemprov Jatim segera memetakan daerah-daerah yang menjadi epicentrum peningkatan jumlah kasus Covid-19. Pemetaan ini selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk segera mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Jangan hanya menunggu usulan dari daerah. Karena Pemprov bisa proaktif mengusulkan ke pusat atau berkordinasi dengan daerah untuk penerapan PSBB,” tutur Sekretaris Umum PW Pemuda Muhammadiyah Jatim Edi Utomo, Selasa (14/4/2020).

Menurut Edi, penerapan PSBB di Jatim tidak hanya diputuskan satu daerah saja. Karena imbas PSBB juga akan berdampak pada daerah lain di sekitarnya. Misalnya Surabaya, jika diterapkan PSBB, secara otomatis akan terkait dengan daerah di sekitarnya seperti Sidoarjo dan Gresik. Sehingga, dibutuhkan koordinasi intensif dari Pemprov Jatim sebelum menerapkan PSBB.

“Pemprov perlu terlibat dalam mengidentifikasi berbagai dampak yang terjadi jika satu daerah menerapkan PSBB. Karena Sidoarjo dan Gresik merupakan penyanggah Kota Surabaya. Ini harus dilihat secara utuh. Begitu pun jika Kota Malang menerapkan PSBB, dampaknya juga akan dirasakan Kabupaten Malang sampai Kota Batu,” tegas Edi.

PWPM Jatim juga sepakat PSBB akan efektif menekan angka penyebaran Covid-19 di Jatim. Karena itu, kepala daerah harus siap meletakkan ego sektoralnya untuk dapat duduk bersama mencari solusi terbaik.

“Surabaya menjadi kota yang paling tinggi jumlah kasusnya. Sementara arus orang keluar masuk Kota Surabaya setiap hari masih sangat besar. Maka potensi penyebarannya masih akan terus terjadi pada beberapa daerah di Jatim,” pungkas Edi.

Sementara, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan belum satu pun daerah yang mengusulkan itu.  Dia mengaku tidak tahu kalau memang ada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur yang pada Minggu malam sedang membahas tentang usulan PSBB. “Saya rasa, kita bisa saling update,” katanya.

Khofifah menyatakan akan berkoordinasi dengan Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jatim dalam rangka mengevaluasi berbagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19 yang sudah dilakukan di Jatim. Terutama mengenai penerapan social dan psysical distancing. Juga penanganan terhadap titik-titik lokasi yang memang sudah tertandai sebagai lokasi terjangkit Covid-19 atau terdapat pasien dalam pengawasan (PDP).

Khofifah juga mempersilakan pemkab/pemkot bila akan mengajukan usulan PSBB ke Kemenkes. Namun harus berkoordinasi dengan Pemprov Jatim. Tujuannya untuk memastikan kesiapan daerah bersangkutan. (wh)