Pungutan Pajak Hambat Pertamina Tekan Impor Minyak Mentah

 

PT Pertamina (Persero) menyatakan impor minyak mentah dapat diturunkan hingga 50 persen menjadi 200 ribu barel per hari (bph). Hal ini dimungkinkan jika pemerintah bisa membeli minyak jatah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Namun, transaksi ini masih terhambat pungutan pajak yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 107/PMK.010/2015.

Senior Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina Daniel S Purba mengatakan, pihaknya terus mengoptimalkan pembelian minyak mentah dalam negeri yang merupakan jatah kontraktor migas di Indonesia. Pembelian minyak domestik ini meningkat 246 persen dari 1.000 bph pada 2014 menjadi 12 ribu bph pada 2016 ini. “Kami inginnya membeli bisa sampai 200 ribu bph, realisasi sekarang ini baru 6 persen saja dari target,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, Pertamina masih harus mengimpor minyak mentah sebanyak 400 ribu barel setiap harinya untuk menutup kebutuhan nasional. Jika minyak milik KKKS sebanyak 200 ribu bph dapat dibeli, maka perseroan bisa menekan angka impor hingga 50 persen. “Jika dapat 200 ribu bph maka dalam sebulan 6 juta barel. Dengan asumsi harga minyak USD 50 per barel, devisa yang dapat dihemat mencapai USD 3,6 miliar dalam satu tahun,” jelas Daniel.

Sayangnya, tutur Daniel, transaksi pembelian minyak mentah dalam negeri ini belum dapat dilakukan. Pasalnya, transaksi jual beli minyak ini justru kena pajak penghasilan (PPh) 1,5-3 persen berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 107/PMK.010/2015. Sesuai beleid itu, pajak dikenakan jika Pertamina membeli minyak mentah dari trading arm. Walaupun minyak tersebut diproduksi dari ladang minyak di Indonesia.

“Masalahnya KKKS besar menjual minyaknya lewat trading arm. Ini (pajak) membuat KKKS enggan menjual ke Pertamina, lantaran kalau mereka ekspor malah tidak kena pajak,” papar dia. Jika dihitung, ketika menjual minyak satu kargo, maka pajak yang dikenakan bisa mencapai USD 9.000.

Untuk itu, kata Daniel, pihaknya telah mengajukan kepada Kementerian Keuangan agar transaksi pembelian minyak melalui trading arm atau afiliasi KKKS ini tidak dikenakan PPh. Dia berharap usulan penghapusan pajak tersebut dapat disetujui oleh Kementerian Keuangan. “Sehingga kami dapat meningkatkan pembelian minyak mentah dalam negeri,” ujarnya. Apalagi di negara lain, tambah dia, pajak biasanya justru dikenakan untuk ekspor minyak mentah. (sp)