Pungutan OJK Bakal Dikembalikan

Pungutan OJK Bakal Dikembalikan
Deputi Direktur Perizinan dan Informasi Administrasi bank, Otoritas Jasa Keuangan Titien Sumartini (Jumat /7/3/2014).

 

Pungutan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada entitas industri keuangan yang dinaunginya dianggap tidak memberatkan. Hal ini dikarenakan ada asaz manfaat yang diperoleh lembaga keuangan di bawah pengawasan OJK.

Deputi Direktur  Perizinan dan Informasi Administrasi Bank, Otoritas Jasa Keuangan Titien Sumartini mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2014 tentang pungutan OJK menyebutkan pengaturan adanya fee.

“Pungutan tersebut tidak memberatkan. Karena nantinya akan dikembalikan ke industri,” tegasnya, Jumat (7/3/2014).

OJK sebagai regulator, mediator, dan fasilitator menjalankan tugasnya untuk menaikkan nilai mutu lembaga-lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasannya. Juga transparansi dalam penggunaan transaksi.

Sebagai lembaga baru, pihaknya akan terus memantapkan diri menjadi pengawas sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Hal itu menyusul kebutuhan yang mendesak akan hadirnya sebuah otoritas. OJK mengacu pada benchmark beberapa negara maju seperti Inggris, Amerika, dan Singapura.

Direncanakannya, pada tahun 2014 ini adalah tahun edukasi bagi masyarakat agar lebih tahu tentang OJK. Tahun 2015 penguatan infrakstrukturnya. Dan pada tahun 2016 tentang pengembangan produk itu sendiri.

“OJK juga menerapkan BI rate yaitu bunga yang tinggi maka resikonya juga akan tinggi,” sambungnya.

Senada dengan Titien Sumartini, Kresnayana Yahya mengatakan adanya OJK untuk mencegah persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan.

“Dan negara tidak boleh ikut ngatur-atur,” kata Kresna.

Menurutnya Bank Indonesia bertugas untuk mengatur perputaran dan transaksi uang. Kalau OJK mengatur lembaga yang ada.

“Supaya bank sehat dan tidak merugikan nasabah,” ucapnya. (bh)