Puluhan Karyawan KBS Pertanyakan Hak-Haknya

Puluhan Karyawan KBS Pertanyakan Hak-Haknya

 

Puluhan karyawan Kebun Binatang Surabaya (KBS) melancarkan aksi protes atas beberapa kebijakan baru yang diterapkan direksi Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS. Aksi itu dilakukan di depan kantor direksi, Selasa (4/3/2014). Mereka menganggap, kebijakan direksi pimpinan Ratna Achjuningrum itu membuat pendapatan karyawan menurun dibandingkan kepengurusan sebelumnya. Selain itu, manajemen PDTS KBS mulai melakukan penyusunan peraturan perusahaan terkait Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Perwakilan demonstran, Maidi, mengungkapkan bahwa ada hak karyawan yang dipotong. “Antara lain, penghapusan komisi parkir motor, penghapusan komisi karyawan satwa tunggangan, pengambilan aset koperasi, dan pemangkasan sisa hasil usaha,” sebut Maidi. Di samping itu, karyawan yang pensiun bakal tak lagi mendapat cendera mata berupa lencana emas. “Kami sangat kecewa,” ucapnya. 

Maidi pun merasa kecewa karena sebelumnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berjanji tidak akan menghapus satu pun hak-hak karyawan. Sebaliknya, kini justru banyak hak karyawan yang dipangkas. Namun Maidi dan kawan-kawannya mengaku tak langsung menyalahkan Risma, tapi “Karena kan yang keputusan final ada di tangan direksi, bukan Bu Risma. Jadi kami lebih protes ke direksi PD TS,” sambung lelaki 57 tahun tersebut.

Ditemui usai pertemuan dengan Maidi, direktur utama PDTS Kebun Binatang Surabaya, Ratna Achjuningrum menampik pihaknya memotong hak karyawan. Kendati demikian, ia mengakui banyak kesalahpahaman yang terjadi dalam penerapan kebijakan.

“Semua hak sudah kami berikan. Sama sekali tidak ada pemotongan. Memang ada hak-hak karyawan yang diasumsikan itu, karena kesalahpahaman,” ujarnya. Ratna mengungkapkan, justru perhitungan lemburan diperbaiki sesuai Undang-Undang.

Disinggung mengenai pengelolaan lahan parkir, Ratna mengatakan, itu bukan keputusan PDTS. Melainkan penerapan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012. “Semua sudah dijelaskan persentasenya dalam perda. Jadi itu resmi,” tuturnya.

Semua bentuk usaha yang dilakukan oleh KBS, lanjut Ratna, merupakan dana penghasilan dari PDTS, bukan milik perseorangan karyawan. “Jika pada akhir tahun KBS terbukti memperoleh laba, akan kita kembalikan keuntungannya ke karyawan juga. Jadi, resmi semuanya,” pungkasnya.(wh)