PT Harus Beri Rekom Manajemen Aset dan Tata Kelola Infrastruktur

PT Harus Beri Rekom Manajemen Aset dan Tata Kelola Infrastruktur

(kiri) Prof Ali Ghufron Mukti saat terima Cinderamata dari Prof Danang Parikesit di acara Simposium I bertajuk Inovasi Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia yang bertempat di Grha Sepuluh Nopember ITS.

Program pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dikebut oleh pemerintah harus dilaksanakan dengan tepat waktu, efisien, dan berkualitas.

Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Pengembangan Sumberdaya Iptek dan Pendidikan Tinggi, Prof dr Ali Ghufron Mukti MSc PhD. ketika menjadi keynote speaker dalam acara Simposium I bertajuk Inovasi Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia.

Ia lalu  menjelaskan agar tercapai hal tersebut, peran perguruan tinggi (PT) melalui UNIID diharapkan dapat memberikan rekomendasi.  “Rekomendasi serta inovasi tentang manajemen aset serta tata kelola infrastruktur tentunya,” ungkapnya.

Perguruan tinggi sendiri juga saat ini memiliki tantangan besar dalam peningkatan infrastruktur pendidikan, seperti bangunan perkuliahan, fasilitas laboratorium, dormitory, rumah sakit akademik, hingga pengelolaan jalan, air, listrik dan telekomunikasi di kampus.

“Oleh karena itu, inovasi dan terobosan dalam penyelenggaraan infrastruktur kampus diharapkan juga menjadi perhatian anggota UNIID/JPII ini,” ujarnya mengingatkan.

Dikatakan kembali olehnya, bahwa inovasi pembiayaan pembangunan seperti availability payment yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 190/2015.

Hal ini merupakan kesempatan bagi perguruan tinggi untuk memperoleh sumber pendanaan alternatif dari swasta, selain memanfaatkan APBN/APBD serta penerimaaan dana dari masyarakat.

“Ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah juga merupakan salah satu perhatian pemerintah Indonesia.

Ia mengimbuhkan, hingga kini, Jawa masih mendo minasi ekonomi nasional karena infra struk turnya paling maju, dengan 58 persen produk domestik bruto (PDB) nasional berasal dari pulau ini. Sebalik nya, Malu ku dan Papua yang minim infra struktur hanya bisa menyumbang 2,37 persen PDB, padahal luasnya lebih dari tiga kali Jawa.

“Kabupaten-kabupaten yang paling rawan pangan semuanya di Papua, di mana rata-rata angka kemiskinan 25 persen lebih. Program pembangunan infra struk tur itu harus benar-benar diamankan pe lak sanaannya, agar tepat waktu, efisien, dan berkualitas,” ulas dia. (wh)