PSK Dolly Dipindah ke Bali, Risma: Sopo Iku Ngawur Ae!

PSK Dolly Dipindah ke Bali, Risma: Sopo Iku Ngawur Ae!

 

Rencana Pemkot Surabaya dalam menutup lokalisasi Dolly tinggal menghitung waktu. Pemkot mematok target lokalisasi Dolly dan Jarak ditutup sebelum puasa Ramadan tahun ini. Namun terdengar suara sumbang terkait penutupan.

Beredar kabar, Pekerja Seks Komersial (PSK) Dolly bakal dipindah ke provinsi Bali. Dikonfirmasi soal kabar miring tersebut, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkejut. “Sopo iku ngawur ae! Sopo iku sing ngabari? (siapa itu ngawur saja! Siapa itu yang memberi kabar?),” katanya dengan muka memerah di Balai Kota, Selasa (18/3/2014).

Risma menegaskan, penutupan lokalisasi bukanlah pekerjaan yang mudah. “Kan kita nggak serta merta menutup. Perjalanannya butuh waktu tiga tahun,” tegasnya.

Perempuan nomor satu di Surabaya itu mengungkapkan, pemkot melalui dinas sosial sudah menggelar serangkaian pelatihan kepada warga di sana sebagai persiapan. “Toh, mereka nanti (PSK) terima uang,” katanya.

Risma menolak jika penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu menjadi penyebab migrasi besar-besaran PSK ke kota atau provinsi lainnya. “Mereka pindah ke mana kan kita tidak tahu. Ya, daerah-daerah lain itu pengendaliannya yang harus kuat,” ujarnya. Sehingga, tak bisa diadakan kordinasi dengan daerah kabupaten atau provinsi lainnya.

Maka, kata Risma, seorang kepala daerah harus mampu mengendalikan dan memperkuat daerah pimpinannya. Tidak hanya urusan lokalisasi dan PSK, kunci pengendalian yang kuat ialah melakukan langkah preventif di semua lini.

“Memang kepala daerah harus bisa mengendalikan semuanya. Bukan hanya PSK tapi juga untuk yang lain, yaitu yang menyangkut keamanan dan ketertiban kota. Harus preventif semua,” paparnya.

Ia menerangkan, pihaknya menggerakkan semua lapisan petugas. “Nggak cuma camat dan lurah, tapi aku minta kepala-kepala dinas bergerak. Mulai razia KTP, kita kerahkan Bapemas, Perpustakaan. Bahkan itu Dinas Kesehatan juga nyari lo,” ujarnya. Risma menyatakan, pihaknya punya data detil, hingga memiliki data anak luar kota yang kurang gizi itu. “Jadi memang semua harus dikendalikan. Kalau nggak kontrol terhadap wilayahnya, berat itu,” tegasnya.

Awal Februari lalu, Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta meminta warganya waspada terkait penyebaran Penyakit Menular Seksual (PMS) pasca penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya.

Menurutnya, penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap meningkatnya Pekerja Seksual Komersial  (PSK) yang beroperasi di Bali. Ia khawatir, meningkatnya jumlah PSK akan menimbulkan berkembangnya PMS yang lebih besar di masyarakat.(wh)