Proyek MP3EI Koridor Jawa Tuntas Sesuai Jadwal

Proyek MP3EI Koridor Jawa Tuntas Sesuai Jadwal
Terminal Teluk Lamong Tahap I yang sudah selesai dikerjakan. guterres/enciety.co

Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan pembangunan proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Koridor Jawa selesai sesuai jadwal.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Soekarwo, pada Videoconference Peresmian dan Groundbreaking Proyek MP3EI di Enam Koridor dengan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, di Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jumat (5/9/2014).

Pada kesempatan itu, ungkap dia, dari 19 proyek MP3EI di Koridor Jawa, sebanyak tiga proyek sudah selesai. Bahkan, dalam tahap peresmian, yaitu Terminal 2 Bandara Juanda dengan investasi Rp 1 triliun, Jalur Ganda Lintas Utara Jawa-Cirebon-Surabaya dengan investasi Rp 16,4 triliun. “Lalu, Terminal Teluk Lamong Tahap I dengan investasi Rp 4,1 triliun,” ujarnya.

Kemudian, jelas dia, 16 proyek lainnya mendekati tahap penyelesaian. Belasan proyek itu di antaranya pembangunan proyek Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan investasi sebesar Rp 26,2 triliun telah mencapai 53 persen dan Bandara Internasional Kertajadi Majalengka memasuki tahap Groundbreaking dengan investasi sebesar Rp 6,2 triliun.

“Berikutnya, jalan tol Cikampek-Palimanan dengan investasi Rp 1,25 triliun telah mencapai 46 persen dan jalur ganda KA Serpong-Majalengka-Rangkasbitung senilai Rp 1,5 triliun diperkirakan akhir 2014 sudah bisa beroperasi,” katanya.

Proyek lainnya, tambah dia, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang senilai Rp 546 miliar, PLTU Adipala 660 MW Cilacap dengan investasi Rp 6,970 triliun juga siap beroperasi dan proyek Tol Surabaya-Mojokerto seksi dua dengan investasi Rp 3,124 dipastikan akan beroperasi pada akhir 2014.

“Selain itu, ada juga proyek Tol Mojokerto-Kertosono senilai Rp 3,487 triliun yang progressnya sudah mencapai 78 persen, Pelabuhan Branta Pamekasan Rp 153 miliar juga sudah mencapai 84 persen,” katanya.

Kemudian, kata dia, untuk pembangunan smelter di Koridor Jawa juga mulai dilaksanakan, yaitu smelter 1.200 MT di Gresik dengan investasi Rp 1,295 triliun sudah dalam proses kontruksi, smelter 300.000 MT dengan investasi Rp 3,6 triliun di Tuban dalam proses pembebasan lahan.

“Selanjutnya, pembangunan smelter 234.000 MT di Situbondo Rp 4,020 trilun juga dalam proses pembangunan dan smelter 100.000 MT di Tuban senilai Rp1 triliun telah memasuki tahap konstruksi,” katanya.

Pada agenda itu, pelaksanaan Videoconference tidak hanya dengan Gubernur Jatim yang mewakili Koridor Jawa melainkan lima kepala daerah di lima koridor ekonomi MP3EI yang lain. Mereka di antaranya Gubernur Sumatera Utara mewakili koridor ekonomi Sumatera melaporkan langsung dari Stasiun Kereta Api Bandara Kualanamu-Medan, Gubernur Kalimantan Barat mewakili koridor ekonomi Kalimantan melaporkan langsung dari pabrik pengolahan bauksit-Ketapang.

“Ada pula, Gubernur Sulawesi Tengah (mewakili koridor ekonomi Sulawesi) melaporkan langsung dari Pelabuhan Pantoloan-Palu, Gubernur Nusa Tenggara Barat (mewakili koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara) melaporkan dari Kawasan Wisata Teluk Mekaki-Lombok, dan Gubernur Papua (mewakilai koridor ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku) melaporkan langsung dari Bandara Sentani-Jayapura,” katanya.

Berdasarkan laporan masing-masing gubernur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengemukakan, progress MP3EI saat ini bisa membuat pemerintah bangga. Penyebabnya, proyek MP3EI yang dulunya dianggap skeptis oleh banyak kalangan dan negara kini telah berhasil diwujudkan. Di sisi lain, memang biaya yang dibutuhkan sangat besar sehingga tidak mungkin negara mampu membiayai semua proyek infrastruktur yang ditargetkan.

“Oleh karena itu, pemerintah menggandeng seluruh elemen bangsa dalam pembiayaannya. Dari total investasi 40 persen dibiayai oleh swasta, 25 persen oleh BUMN, dan hanya 15 yang dari APBN, sisanya kombinasi,” katanya.

Komposisi investasi itu, imbuh dia, merupakan proporsi yang sehat mengingat pemerintah juga harus memikirkan sektor pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Sementara, APBN diprioritaskan untuk program kesejahteraan dan layanan masyarakat. (wh)