Proteksi UMKM, Bisnis Waralaba Diketati

Proteksi UMKM, Bisnis Waralaba Diketati

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha memperketat pengawasan terhadap bisnis waralaba khususnya program kemitraan seluruh lini usaha yang semakin berkembang saat ini. Kepala KPPU Kantor Perwakilan Daerah Surabaya Hadi Susanto, menjelaskan untuk menerapkan pengawasan program kemitraan di sektor bisnis waralaba itu, pihaknya juga meneruskan hal serupa di daerah.

“Kami telah melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM (usaha mikro kecil menengah) Jatim. Apalagi sejauh ini belum ada produk hukum yang mengharuskan pengusaha besar yang bermitra dengan UMKM untuk melakukan registrasi,” kata Hadi.

Ia mengatakan kerja sama tersebut sangat penting mengingat peran KPPU selama ini bukan pada pembinaan tetapi pada pengawasan. Kebijakan pengawasan terhadap program kemitraan terutama di sektor bisnis waralaba didasarkan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.

“Peraturan tersebut memberi kewenangan kepada KPPU untuk mengawasi kemitraan antarpelaku usaha UMKM dengan pengusaha besar,” katanya.

Menyikapi kebijakan itu, Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri KPPU Pusat Dendy Rahmad Sutrisno menambahkan sampai saat ini KPPU hanya berwenang dalam tiga hal, yaitu penegakan hukum,  penyampaian saran, pertimbangan kepada pemerintah dan pengawasan merger.

“Dengan adanya mandat baru tersebut, tugas menjadi bertambah, yakni pengawasan terhadap implementasi program kemitraan,” katanya.

Kemitraan itu, lanjut dia, bisa terjadi antara pengusaha asing dengan pengusaha lokal dan bisa antarpengusaha lokal. Upaya tersebut memerlukan prosedur penanganan khusus, advokasi, dan edukasi khususnya untuk kalangan UMKM. (atr/ram)