Program Sejuta Rumah Bergantung Pertumbuhan Ekonomi

Program Sejuta Rumah Bergantung Pertumbuhan Ekonomi
Ketua Umum MP3I, Noer Soetrisno, foto: pu.go.id

Realiasasi program sejuta rumah yang menjadi komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Masyarakat Peduli Perumahan dan Pemukiman Indonesia (MP3I) menilai, target program yang telah dicanangkan Juli lalu akan terwujud, jika pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5,5 persen.

Ketua Umum MP3I, Noer Soetrisno, Selasa (25/8/2015), mengatakan selain pertumbuhan ekonomi yang memadai, terlebih lagi bila didukung oleh pembangunan rumah susun di perkotaan, sangat dimungkinkan pengadaan program  sejuta rumah dapat terealisasi. “Kami optimistis sejuta rumah dapat dikejar selama pertumbuhan ekonomi nasional stabil pada kisaran 5.5 –  6 persen,” katanya.

Selama ini, MP3I selalu berkordinasi dengan semua pelaku pembangunan perumahan dan permukiman dengan cara memfasilitasi dan mengakomodasi berbagai kepentingan pihak-pihak terkait secara obyektif. Disisi lain, MP3I juga ikut berupaya agar pengadaan rumah khusus nya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus berlanjut.

Menurutnya, rumah layak huni merupakan kebutuhan esensial manusia yang perlu ditumbuh kembangkan dan didukung penggalangan peran serta masyarakat di daerah. Orientasi pembangunan bukan lagi pada jumlah hasil dalam bentuk fisik  semata, melainkan juga perlu dilihat bagaimana prosesnya dicapai dan manfaat yang diterima masyarakat.

Direktur Rumah Khusus Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lukman Hakim menambahkan, suksesnya tujuan program sejuta rumah bukanlah perkara mudah menghadapi tantangan dan kendala di bidang pembangunan rumah. Pembangunan infrastruktur yang belum terpadu. Pembiayaan perumahan yang belum terkoordinasi ditenggarai masih menjadi permasalahan dasar perumahan dan permukiman.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan PUPR merilis, hingga akhir Juli 2015 program sejuta rumah telah berhasil merealisasikan pembangunan sebanyak 54.540 unit rumah. Dari pembangunan tersebut total dana bantuan yang terserap mencapai Rp 4,1 triliun dari total alokasi untuk tahun 2015 Rp 5,1 triliun.

Pada akhir 2015 dipastikan akan kehabisan dana untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Agar bantuan Pemerintah tidak berhenti, maka pemerintah memberikan skema subsidi selisih bunga pengganti FLPP, sehingga masyarakat yang mengakses KPR tetap mendapatkan manfaat sama seperti FLPP. Yakni menerima beban bunga hanya 5 persen hingga 20 tahun.

Pemerintah melalui Dirjen Penyediaan Perumahan mengalokasikan FLPP sebesar Rp 5,1 triliun untuk 60.000 unit rumah. Program sejuta rumah perlu dukungan semua stakeholder diantaranya Kementerian Dalam Negeri yang tengah merevisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar pemerintah daerah dapat memberikan keringanan dan kemudahan dalam penerbitan IMB.

Langkah kongkret pemerintah dalam program ini salah satunya adalah mengajak stakeholder perumahan untuk mendukung program tersebut. Stakeholder terdiri dari berbagai pihak antara lain developer atau pengembang, perbankan dan lembaga pengamat. (wh)