Program Kemitraan Perbankan buat Petani Masih Ribet

Program Kemitraan Perbankan buat Petani Masih Ribet

Mulyanto bersama Kresnayana Yahya.foto:arya wiraraja/enciety.co

Hingga ini, petani masih menganggap program kemitraan perbankan kelewat ribet. Namun, jika dibandingkan meminjam dari bank titil (rentenir), program kemitraan perbankan jauh lebih aman.

Hal itu disampaikan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) 2 dan Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mulyanto, dalam acara Perspective Dialogue Radio Suara Surabaya bertajuk “Upaya Mendorong Lembaga Keuangan dalam Pembiayaan Usaha Pertanian, Peternakan & Perikanan”, Jumat (18/10/2019). Acara ini dipandu Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya.

Mulyanto mengatakan, ada beberapa program pemerintah melalui perbankan untuk pertanian, peternakan dan perikanan. Di antaranya, Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Sampai saat ini yang menjadi tantangan perbankan adalah menyediakan pelayanan 24 jam bagi petani, nelayan dan peternak untuk mengembangkan usaha,” tutur Mulyanto.

Kata dia, rentenir yang siap memberikan pinjaman meski pun waktunya di luar jam kantor. Hal ini menjadi salah satu tantangan perbankan.

Akan tetapi, imbuh dia, jika dibandingkan perbankan dan rentenir, pelaku usaha mustinya tahu perbankan jauh lebih aman, meski pun mekanisme peminjaman hanya dapat dilakukan saat jam kerja, antara jam 9.00 -15.00 .

Di sisi yang lain, Mulyanto menjelaskan  terkait bunga pinjaman. Sampai saat ini, perbankan lewat program KUR mematok bunga sekitar 17 persen. Ini jauh lebih kecil dibandingkan rentenir yang bunganya mencapai 25 persen.

“Karena ini merupakan pinjaman bisnis, jadi sangat wajar. Namun, ke depan pemerintah sudah mulai merumuskan mekanisme supaya angkanya bisa menjadi satu digit,” papar dia.

Sementara itu Kresnayana Yahya menjelaskan, untuk meningkatkan sektor pertanian, pemerintah tidak hanya program KUR saja yang telah digiatkan. Ia mencontohkan program Asuransi Usaha Tani Padi. Program ini digiatkan pemerintah guna mengurangi kerugian petani di saat tingginya angka ketidakpastian panen.

“Jika dihitung ongkos produksi yang dikeluarkan petani saat ini sekitar Rp 6 juta per hektar. Jika ikut program tersebut, nilai asuransi yang dikeluarkan petani hanya 3 persen atau sekitar Rp 180 ribu,” papar pria yang mendapat julukan Bapak Statistika Indonesia itu.

Kresnayana menambahkan, untuk membantu petani,  pemerintah telah mensubsidinya hingga 80 persen. Sehingga petani hanya membayar 20 persen atau Rp 36 ribu per hektar. Namun, ada klausul atau persyaratan yang wajib diperhatikan petani. Yakni, jika setelah masa tanam 10 hari, tanaman kena banjir akan diganti pemerintah. Contoh lainnya, intensitas kerusakan tanaman padi di atas 70 persen akan diganti.

“Nah, sebenarnya pemerintah memiliki data kendala yang dihadapi petani di daerah tertentu. Hal ini harusnya bisa dimanfaatkan petani agar proses produksinya bisa berjalan lancar,” tandas Kresnayana. (wh)