Produksi Tempe dengan Air Sungai, Disperdagin Surabaya Ngaku Kecolongan

Produksi Tempe dengan Air Sungai, Disperdagin Surabaya Ngaku Kecolongan

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Surabaya, Widodo Suryantoro mengaku kecolongan dengan adanya produsen nakal tempe. Karena memang Widodo mengaku tidak ada pengawasan secara persuasif.

“Sifatnya kami memberi pembinaan dan imbauan kepada setiap Lurah dan Camat di seluruh Surabaya. Jika ada yang nakal akan kami peringatkan. Kami telah berkoordinasi dengan dinas terkait jika ada penyelewengan,” ujarnya, Selasa (10/3/2015).

Untuk diketahui, penelusuran enciety.co, di lokasi tempat produksi tempe di Tenggilis Mejoyo, sedikitnya ada 12 pengusaha yang melakukan tindakan nakal. Di tempat seluas 50 meter persegi tersebut, semua proses produksi dilakukan di bantaran sungai. Mulai dari proses pencucian kedelai, memasak, hingga proses fermentasi tempe dilakukan di tempat yang sama.

Sekilas tidak ada yang berbeda antara tempat produksi tempe di kawasan tersebut dengan tempat produksi lain di kampung-kampung. Hanya saja, cara produksi home industry tersebut menggunakan air limbah yang diambil dari sungai Tenggilis Mejoyo.

Widodo mengungkapkan, upaya lain yang dilakukannya adalah dengan mendata dan memberikan izin usaha kepada setiap produsen tempe. Ini dilakukan untuk mempermudah pengawasan di sektor hilir.

“Kalau nanti ada peredaran tempe yang menggunakan air limbah akan kami tarik dari pasaran,” tegas dia.

Sementara, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur Said Utomo menegaskan, tindakan tersebut sangat berdampak pada kesehatan masyarakat.

“Memang dampak langsung tidak akan terjadi, tapi untuk jangka-panjangnya bisa membahayakan kesehatan masyarakat,” ujar dia.

“Kalau dikonsumsi dengan jangka panjang kan bahaya untuk konsumen. Jadi kita juga perlu menguji ke BPOM apakah produksi tempe tersebut menggunakan air limbah atau tidak,” imbuhnya.

Ditambahkannya, bahwa sebagai pelindung konsumen di sekor hilir, Said meminta Pemkot Surabaya menindak tegas kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para produsen makanan dan minuman.

“Memang masyarakat tidak bisa menguji secara langsung, jadi dibutuhkan peran Pemkot Surabaya untuk menindak dan menguji di BPOM atas temuan ini,” pungkasnya. (wh)