Polda Jatim Bongkar Penjualan Satwa Liar yang Diawetkan

Polda Jatim Bongkar Penjualan Satwa Liar yang Diawetkan
Rilis Polda Jatim yang berhasil ungkap penjualan satwa yang diawetkan.

Subdit Tipiter Direktorat Seserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim berhasil membongkar praktik jual beli satwa yang dilindungi. Satwa-satwa tersebut didatangkan dari ibukota Jakarta untuk disebarkan ke Indonesia dan dunia.

Dalam pengungkapan ini, petugas berhasil amankan tiga orang tersangka yakni, Darmaji (70), Bambang Satriyo Ariyadi (54), dan Suharyadi (47), ketiganya warga Madiun. Dan barang bukti satwa yang diamankan sebagai barang bukti yaitu satu ekor harimau yang kondisinya sudah diawetkan. Satu Set kulit harimau, satu kulit kepala harimau, Dua tengkorak kepala harimau, satu kepala rusa yang sudah diawetkan, serta satu ekor penyu sisik juga sudah diawetkan.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono saat jumpa pers bersama Kasubdit Tipiter AKBP Maruli Siahaan di mapolda, Jalan A Yani, Surabaya mengatakan penangkapan ini berhasil berkat laporan dari masyarakat.

“Setelah dilakukan penyelidikan akhirnya kami berhasil menangkap tiga tersangka ini,” tegas Awi, Jumat (13/2/2015).

Awalnya, polisi mendapatkan informasi adanya satwa liar yang dilindungi serta kerangka satwa yang sudah diawetkan berada di rumah Bambang di Dusun Banteng, Kecamatan Ungu, Kabupaten Madiun, pada Februari 2015 lalu.

Setelah diselidiki, petugas menemukan beberapa ekor satwa yang kondisinya sudah diawetkan maupun dalam bentuk kerangka.

“Ketiganya saling membagi tugas, yaitu ada yang memasang pesanan di blogspot, mencari pelanggan dan pengepul,” ucapnya.

Tersangka sendiri mengaku sudah melakukan transaksi jual beli sebanyak 8 kali dengan harga sekitar mulia Rp 25 juta sampai Rp 45 juta.

Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan RI Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak Rp 100 juta. (wh)