PMK: Menteri Jokowi Bakal Dapat Dua Mobil Dinas

medium_75mobil dinas_05

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah menandatangi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.

PMK tersebut mengatur Standar Barang dan Standar Kebutuhan mengenai batas tertinggi atas spesifikasi teknis dan jumlah maksimum Alat Angkutan Darat Bermotor (AADB) Dinas Operasional Jabatan yang dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam salinan PMK setiap menteri dan pejabat setingkat menteri mendapat jatah dua mobil dinas dengan jenis sedan dan atau Sport Utility Vehicles (SUV) dengan kapasitas mesin 3.500 cc. Sedangkan pejabat di bawah menteri seperti wakil menteri, pejabat estolon I dan seterusnya mendapat jatah 1 mobil dengan kapasitas di bawah menteri.

Ditegaskan, pada saat PMK ini mulai berlaku, Barang Milik Negara berupa Alat Angkutan Darat Bermotor (AADB) yang telah ada tetap dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.
“Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 PMK. No. 76/PMK.06/2015 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 16 April 2015 itu. (lp6)

Berikut rincian aturan tersebut:
A Menteri dan yang setingkat Sedan dan/atau SUV 2
A Wakil Menteri dan yang setingkat Sedan/SUV 1
B Eselon Ia dan yang setingkat Sedan/SUV 1
C Eselon Ib dan yang setingkat Sedan 1
D Eselon IIa dan yang setingkat SUV 1
E Eselon IIb dan yang setingkat SUV 1
F Eselon III dan yang setingkat, berkedudukan sebagai Kepala Kantor MPV 1
G Eselon IV dan yang setingkat, Kepala Kantor dgn minimal wilayah kerja 1 Kab/Kota MPV 1
G Eselon IV dan yang setingkat, Kepala Kantor dgn min wilayah kerja kurang 1 kab/kota Sepeda Motor 1 225 cc