Pilwali Surabaya Kumungkinan Digelar di DPRD

 

Pilwali Surabaya Kumungkinan Digelar di DPRD

Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya yang dihelat pada tahun 2015 mendatang kemungkinan tidak lagi dipilih secara langsung, melainkan pemilihan di DPRD Surabaya.

Hal itu ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Kata dia, nantinya pemilihan di seluruh daerah di Indonesia akan kembali memakai pemilihan di tingkat DPRD.

“Ini berarti tidak ada pemilihan langsung. RUU (Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2014) ini sudah hampir selesai di Panja (panitia kerja) sebelum pergantian anggota DPR RI yang baru pada 1 Oktober mendatang. Pekan depan, RUU itu sah menjadi UU baru,” katanya kepada awak media saat menghadiri sebuah acara di Surabaya Kamis (4/9/2014).

Jika benar disahkan, Pilwali Kota Surabaya yang akan dilangsungkan pada September 2015 tidak lagi menggunakan pemilihan secara langsung. Namun melakukan musyawarah di level DPRD Surabaya.

“Kalau musyawarah di tingkat DPRD tidak memenuhi kesepakatan, maka dilakukan voting untuk pemilihan kepala daerah,” ujar dia.

Sementara itu, RUU Pilkada tersebut memuat poin tentang Pemilihan Gubernur yang akan tetap dipilih secara langsung. Namun untuk Wakil Gubernur akan dipilih melalui DPRD masing-masing provinsi.

“Jumlah wakil gubernur juga akan berbeda. Untuk daerah dengan populasi penduduk lebih dari 10 juta, maka akan ada dua wakil gubernur. Sedangkan di bawah 10 juga penduduk, cukup satu wakil gubernur,” sambung Gamawan kepada wartawan.

Di tempat yang sama, Gubernur Jatim Soekarwo juga menambahkan, jika RUU ini disahkan maka pada tahun depan akan diberlakukan di 17 daerah di Jawa Timur yang melakukan Pilkada pada 2015.

“Menurut keterangan Pak Mendagri, dipilih di DPRD untuk bupati dan walikota,” katanya.

Soekarwo melanjutkan, selain Surabaya beberapa daerah lain yang akan melakukan Pilkada pada 2015 di antaranya Kabupaten Ngawi, Lamongan, Ponorogo, Kediri, Situbondo, Jember, Gresik, Trenggaek, Mojokerto, dan Banyuwangi.

“Ini ditambah Kabupaten Sumenep, Malang, Sidoarjo, Blitar, Pacitan, Kota Blitar, dan Kota Pasuruan,” jelas dia.

Menurut dia, meski digelar di DPRD, tapi penyelenggara pemilu tetap akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing daerah. Pengawasan juga tetap akan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Kemarin saya juga sudah ketemu KPU dan Bawaslu Jawa Timur. Mereka sudah saya minta persiapkan rencana pemilihan di DPRD. Kalau pemilihan langsung mereka kan sudah pengalaman, tapi kalau melalui DPRD kan belum, jadi harus disiapkan,” tuturnya. (wh)