Pilkada Surabaya-Sidoarjo Dinilai Asal-asalan

Pilkada Surabaya-Sidoarjo Dinilai Asal-asalan
Demo warga di KPU Surabaya, foto: arya wiraraja/enciety.co

Pelaksanaan pilkada serentak, khususnya di Surabaya dan Sidoarjo, dinilai terkesan asal-asalan. Meski menghabiskan anggaran seratus miliar lebih, pesta demokrasi di dua daerah ini tidak nampak gebyarnya.

“Sunyi sepi dan senyap, itu gambaran pelaksanaan pilkada serentak kali ini,” kata Anggota DPRD Jatim Agatha Retnosari di Surabaya, Rabu (25/11/2015).

Kata dia, kendati uang rakyat yang terpakai dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo dari APBD total lebih Rp 100 miliar, tapi sosialisasi tidak nampak. “KPU-Panwaslu masih terjebak sosialisasi model klasikal,” ujarnya.

Legislator PDI Perjuangan dari Dapil Surabaya-Sidoarjo ini menambahkan, penempatan baliho-spanduk yang buruk, juga rusaknya alat peraga kampanye tanpa segera diganti,  semakin menguatkan bahwa sosialisasi pilkada dilaksanakan asal-asalan. “Itu uang rakyat lho yang dipakai. Mbok ya jangan asal-asalan,” pintanya.

Dia mengkhawatirkan, sosialisasi yang dilaksanakan dengan cara kuno, klasikal dan asal-asalan, secara nyata akan berpengaruh terhadap kehadiran pemilih di TPS saat coblosan pilkada 9 Desember depan.

“Bisa dipastikan, bila dalam dua minggu ini KPU dan Panwaslu sebagai penyelenggara pemilu tidak memperbaiki diri, maka kehadiran pemilih di TPS akan turun,” ujar perempuan yang juga Wakil Bendahara DPC PDIP Kota Surabaya itu.

Keyakinannya pemilih di TPS akan turun itu juga sudah terlihat dari hasil survey. “Sesuai survey internal yang kami lakukan, persepsi masyarakat terhadap tanggal dilaksanakan Pilkada saja baru 67% yang mengetahui. Ini belum lagi tentang pemahaman pentingnya pilkada yang hanya mencapai 54%, termasuk rendahnya pemahaman pemilih tentang visi misi dan program yang diusung calon. Ini benar-benar mengkhawatirkan,” kata dia.

Kreativitas KPU, imbuh Agatha, menjadi sorotan karena Peraturan KPU dengan jelas mengatur bahwa pasangan calon dan tim kampanye dilarang memasang iklan di media elektronik.

“KPU Surabaya dan Sidoarjo harus kreatif, seharusnya sejak jauh hari memanfaatkan viral persebaran lewat jalur sosial media atau media elektronik yang tidak memakan banyak biaya, tapi efektif dalam mendorong kehadiran pemilih, terutama pemilih pemula,” tuturnya. (wh)