PGRI: Sistem Pendidikan Harus Ditata Lagi

Indonesis Butuh 400 Ribu Guru SD
Indonesia Butuh 400 Ribu Guru SD

Ketua umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo, mengatakan, ide revolusi mental dan Trisakti yang diusung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (wapres) Jusuf Kalla (JK) sebagai visi dan misi belum terlihat. Saat ini masih banyak penyimpangan dalam dunia pendidikan yang harus ditata kembali.

“Kurikulum 2013 (K-13) dan ujian nasional (UN) tidak secara fundamental mengatasi akar masalahnya. K-13 melahirkan kebijakan kurikulum ganda yang membingungkan dan diskriminatif,“ kata Sulistyo, Jakarta.

Orang nomor satu PGRI ini  menambahkan, kebijakan lain adalah fungsi UN, yang setelah ditetapkan tidak menjadi penentu kelulusan menjadi kabur. “Peran UN menjadi kabur dan fungsinya jadi seperti basa-basi,” ujar Sulistiyo.

Hal lain yang disorot PGRI adalah kualitas pendidikan, yang tidak dapat pisahkan dari kualitas guru. Menurut Sulistiyo, PGRI memperoleh laporan sejumlah persoalan yang menimpa guru. Pertama, kekurangan guru, terutama kekurangan guru SD yang sangat besar. Kedua, guru honorer yang penyelesainnya tidak jelas, bahkan hak yang diatur pada PP Nomor 74/2008 dibaikan.

Ketiga, pencairan tunjangan profesi yang selalu terlambat, bahkan persyaratannya semakin sulit dan tidak wajar. Keempat, ada ketentuan pemberhentian sementara jabatan fungsional pengawas sekolah berdasarkan Permenegpan dan RB Nomor 21/ 2010, yang membuat posisi guru semakin terancam. Kelima, sistem kenaikan pangkat dan jabatan guru yang tidak dapat dilaksanakan.

Masalah sertifikasi guru, berdasarkan data PGRI, Sulistiyo mengatakan, ada lebih dari 1,5 juta guru belum disertifikasi. Padahal seharusnya selesai pada 2015. (bst)