Petani Tembakau Jatim Siap Turunkan Kadar Tar 2 Persen

Petani Tembakau Jatim Siap Turunkan Kadar Tar 2 Persen
Pakde Karwo bersama Menkes RI Nafsiah Mboi di acara Dialog Publik membahas Masyarakat Jatim Yang Sehat di Hotel Garden Palace Surabaya

 

Sekitar 4,2 juta rakyat Jatim bergantung pada pengolahan tembakau. Munculnya Konvensi tentang Pengendalian Tembakau Dunia alias FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) menimbulkan kegelisahan di kalangan petani tembakau.

Hal itu menjadi topik yang diperbincangkan Gubernur Jatim Soekarwo dan Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi dalam Dialog Publik Menuju Masyarakat Jawa Timur Yang Lebih Sehat dan Sejahtera.di Garden Palace, Rabu (29/1/2014).

“Sampai saat ini, belum ditemukan solusi yang komperehensif terkait FCTC itu. Tapi petani tembakau Jatim terus berupaya untuk menurunkan kadar tar hingga 2 persen,” ujar Soekarwo.

Menurut Soekarwo, Penerapan PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan membuat petani tembakau makin terjepit.

“Permasalahan yang terjadi pada petani tembakau harus diselesaikan secara komprehensif. Harus ada sinergitas antara Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Perkebunan, serta Kementerian Kesehatan agar menghasilkan solusi yang utuh,” papar dia.

Karwo menilai, ada ketidakadilan dialami petani tembakau lokal. Di satu sisi, FCTC disepakati pemerintah pusat dan menekan petani lokal. Namun di sisi lain, impor tembakau masih longgar. “Pemerintah mendatangkan tembakau dari negara lain, bahkan mencapai USD 154 juta,” katanya.

Ia mengungkapkan, para petani tembakau juga bersedia mengganti tanaman tembakau dengan tanaman lain bila pemerintah mampu menciptakan tanaman yang hasilnya melebihi hasil panen tembakau. Termasuk penurunan kadar tar yang diperoleh dari jenis tembakau Prancak dari Madura, tembakau Virgine dari Lamongan dan Bojonegoro.

Saat ini, cukai rokok Jatim menyumbang hampir Rp 50 triliun pada tahun 2013. Penanganan masalah tembakau harus dilakukan terpadu. Pencarian solusi secara parsial seperti saat ini dinilai tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menegaskan, FCTC untuk melindungi generasi sekarang dan mendatang. Yakni, dari kerusakan kesehatan akibat konsumsi tembakau dan paparan asap tembakau. “Tetapi sampai saat ini Indonesia belum menandatangani FCTC. Hanya menyatakan seakan-akan kita ini sudah setuju, tapi tidak mau,” ujarnya.

Melalui Kemeterian Kesehatan, pihaknya menyosialisasikan bahaya mengonsumsi rokok. Tetapi hal ini boleh diterima, boleh tidak. “Yang terpenting, pemerintah memfasilitasi dengan memperbanyak ruang untuk merokok. Agar perokok pasif tidak terkena dampaknya,” jelasnya.(wh)